Wacana Penerapan Tarif KRL Commuterline Berbasis NIK Kebijakan Tidak Masuk Akal

Meskipun masih berupa wacana dan belum diterapkan, nyatanya kebijakan ini akan sangat merugikan masyarakat terutama bagi yang selalu mengandalkan KRL Jabodetabek sebagai moda transportasi harian, entah untuk sekolah maupun bekerja.



Kereta Cepat Whoosh

Photo :

• -

Pada dasarnya transportasi umum itu bukanlah sebuah bisnis melainkan, sebuah kewajiban bagi pemerintah dalam menyediakan transportasi yang dapat dinikmati oleh semua kalangan tanpa terkecuali termasuk KRL Jabodetabek ini.

Keberpihakan pemerintah terhadap transportasi umum akan dipertanyakan apabila kebijakan ini diterapkan. Karena di satu sisi pemerintah justru menggelontorkan anggaran untuk subsidi kendaraan listrik yang nilainya nyaris 2 kali lipat dibandingkan anggaran subsidi untuk PT. KAI.

Cukup ironis memang, mengingat kendaraan listrik tidak dapat mengurangi masalah utama di kota Jakarta, seperti kemacetan. Kemudian kendaraan listrik hanya memindahkan polusi udara dari jalan ke cerobong asap pembangkit listrik bertenaga fosil.

Hal ini semakin menunjukkan ketidakpedulian pemerintah terhadap sektor transportasi umum yang perannya sudah sangat vital bagi masyarakat Jabodetabek.

Penulis : Muhamad Rizky Pratama

Halaman Selanjutnya

Mahasiswa Universitas Pamulang Serang