Dugaan Korupsi Potongan Honor Rp97 Miliar di Mahkamah Agung Dilaporkan ke KPK
Namun, beberapa hakim agung dikabarkan menolak pemotongan tersebut dan dipanggil oleh pimpinan MA.
Di bawah tekanan, mereka diminta menandatangani surat pernyataan yang menyetujui pemotongan sebesar 40% untuk tim pendukung.
Surat tersebut diduga disusun secara seragam dan diserahkan ke pimpinan, menunjukkan adanya intervensi pimpinan MA.
Laporan Tahunan MA menunjukkan bahwa pada tahun 2023, ada 27.365 perkara yang diputuskan.
Jika dihitung, pemotongan sebesar 25,95% dari honor tiap perkara dapat mencapai puluhan miliar rupiah setiap tahun.
Dugaan ini diperkuat dengan bukti bahwa tim pendukung hanya menerima sebagian kecil dari dana yang dipotong, sementara sisanya diduga dinikmati oleh oknum pimpinan MA.
Petrus Selestinus, Koordinator TPDI, menyamakan kasus ini dengan skandal korupsi pemotongan dana insentif pajak di Sidoarjo dan Jambi, yang telah menyeret sejumlah pejabat ke penjara.
