DPP NCW Optimis Kepemimpinan Prabowo-Gibran Akan Tegas Basmi Korupsi

Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna
Sumber :

Banten.viva.co.id –Pada 20 Oktober 2024, Prabowo Subianto resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia. 

Laga Lawan Jepang, Presiden Prabowo Diharapkan Bisa Hadir Di SUGBK untuk Berikan....

Dalam pidatonya di hadapan MPR-RI, Prabowo menegaskan komitmennya untuk memerangi korupsi yang dianggap sebagai ancaman terbesar bagi kemajuan bangsa. 

Pidato tersebut semakin memperkuat optimisme publik akan janji pemberantasan korupsi yang sudah disampaikan Prabowo dalam berbagai kesempatan, termasuk saat menutup Rapimnas Gerindra pada Agustus 2024.

Hadir di Pelantikan Presiden, Fery Radiansyah Usulkan Perubahan Besar untuk Desa

Menurut Prabowo, perilaku koruptif menjadi penghalang utama untuk mewujudkan visi Indonesia Maju. 

Dalam pidatonya, Prabowo bahkan berjanji akan mengejar koruptor hingga ke Antartika jika perlu, dengan dukungan penuh dari anggaran negara untuk tujuan tersebut. 

Janji Andra Soni di Pilgub Banten 2024; Ciptakan Pemerintahan Anti Korupsi dan Tanpa Dinasti

Komitmen ini menggugah perhatian publik, termasuk Dewan Pengurus Pusat (DPP) Nasional Corruption Watch (NCW).

DPP NCW melihat janji Prabowo bukan hanya retorika politik, melainkan sebuah langkah serius dalam memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

Ketua Umum DPP NCW, Hanifa Sutrisna menyatakan masyarakat harus optimis dengan janji Prabowo dalam pemberantasan korupsi, terutama karena Prabowo sendiri pernah menjadi korban dari pejabat korup.

Namun, tantangan terbesar yang dihadapi Prabowo-Gibran adalah kekhawatiran masyarakat tentang politik akomodatif, terutama dengan terbentuknya Kabinet Merah Putih. 

Beberapa pihak mengkritik bahwa kabinet tersebut masih diisi oleh sosok-sosok yang diduga terlibat dalam kasus korupsi di masa lalu, meskipun belum terbukti di pengadilan.

Hanif dari DPP NCW menyebut bahwa kekhawatiran tersebut tidak perlu dibesar-besarkan. Dia yakin Prabowo akan tetap teguh pada janjinya dan tidak akan tunduk pada tekanan politik dari pihak manapun. 

Keputusan Prabowo yang mengangkat Mayor TNI Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet dinilai sebagai langkah berani dan menegaskan kemandiriannya sebagai presiden.

Sementara banyak pihak meragukan keberhasilan Prabowo dalam mengatasi korupsi, DPP NCW tetap optimis. 

Mereka percaya bahwa Prabowo, dengan latar belakang militer dan berbagai sumpah jabatan yang telah diucapkannya, tidak akan mengulangi kesalahan-kesalahan masa lalu dan akan memimpin pemberantasan korupsi secara tegas dan efektif.

Selain itu, DPP NCW berharap Prabowo-Gibran bisa meninggalkan warisan yang lebih baik dalam hal pemberantasan korupsi. 

Mereka juga menginginkan agar persepsi pemberantasan korupsi ini sejalan dengan peningkatan taraf hidup rakyat. Dengan begitu, dampak nyata dari kebijakan anti-korupsi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.

Tantangan terbesar yang dihadapi Prabowo adalah rendahnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia, yang pada tahun 2023 berada di peringkat 115 dari 180 negara. 

Hanif berharap, di bawah kepemimpinan Prabowo, angka tersebut dapat diperbaiki secara signifikan.

Meskipun tantangan berat menanti, optimisme bahwa era Prabowo-Gibran akan membawa perubahan nyata dalam hal pemberantasan korupsi tetap ada. 

Bagi Hanif dan DPP NCW, saat ini adalah waktu yang tepat untuk mendukung pemerintahan baru dan memberi mereka kesempatan untuk mewujudkan janji-janjinya.