Penerimaan dan Penggunaan DD Banyuresmi Jiput Disoal, Sekdes Bilang Begini
Menurut Rifki, minimnya informasi soal publikasi anggaran membuka celah penyelewengan atau mengarah pada dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).
"Ketidaktransparanan itu mengarah pada dugaan tindakan korupsi," jelasnya.
Oleh karena itu, Pemdes Banyuresmi harus mempublikasikan anggaran dana desa ke publik secara terperinci.
Sebab, kata dia, dana tersebut berasal dari masyarakat yang dikelola oleh pemerintah.
"Bikin publikasi anggaran dana desa secara terperinci, mulai penerimaan, alokasi, realisasi serta biaya per kegiatannya," tegasnya.
Jika itu sudah terpublikasi, maka ungkap dia, publik bisa menilai Pemdes Banyuresmi tidak melakukan tindakan dugaan penyelewengan.
"Transparansi itu bagian dari spirit reformasi, pemdes harus mengikuti spirit itu, ucapnya.
