Pemerintah Punya Peranan Penting Dalam Pendirian Rumah Ibadah di Cilegon

Sidang Program Doktoral Rozikin di IPDN.
Sumber :
  • Istimewa

Banten.Viva.co.id - Pembangunan atau pendirian rumah ibadah di Kota Cilegon, Banten masih menjadi perhatian serius. Hal itu dikarenakan masih sulitnya proses perijinan pendirian tempat-tempat ibadah bagi agama tertentu di kota tersebut.  

img_title UIN Banten Cetak 4 Guru Besar Baru, Siap Dongkrak Mutu Pendidikan dan Perkuat Dunia Akademik

Banyak faktor yang menyebabkan pemerintah daerah Kota Cilegon terlihat sulit dalam mengeluarkan ijin pendirian tempat ibadah di sana. Salah satunya adalah adanya narasi tentang kearifan lokal yang telah terbangun sejak lama kota tersebut.

Temuan itu diungkap oleh Pengamat Kebijakan Publik, Rozikin dalam Ujian Sidang Terbuka Program Doktor Ilmu Pemerintahan Promovendus I yang berlangsung di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jakarta pada 10 Oktober 2024 lalu.

img_title UIN Banten Resmi MoU dengan Bank Indonesia, Beasiswa Meluas dan Program Kampus Makin Kompetitif

Dalam disertasinya, Rozikin menggunakan pendekatan Narrative Policy Frameworks untuk menganalisis implementasi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9/8 Tahun 2006 terkait pendirian rumah ibadat.

Dosen Administrasi Publik di Universitas Krisnadwipayana itu juga menegaskan, bahwa kebijakan tentang kerukunan umat beragama sangat dipengaruhi oleh narasi kearifan lokal atau adat masyarakat setempat. 

img_title Wujud Pengabdian, Imigrasi Tangerang Renovasi Rumah Ibadah di Desa Binaan

"Di Cilegon, nilai-nilai lokal tersebut tidak jarang menjadi kerangka berpikir utama dalam memahami dan menjalankan kebijakan terkait pendirian rumah ibadat," kata Rozikin dalam disertasinya, ditulis Rabu, 16 Oktober 2024.

Narasi ini, menurut Rozikin, memiliki kekuatan besar dalam menentukan apakah kebijakan diterima atau ditolak oleh masyarakat. Namun, tantangan muncul ketika narasi kearifan lokal berhadapan dengan narasi kontra kebijakan. 

Gereja Sion Salah satu Gereja tertua

Photo :
  • @lengkong_sanggar

Dia mencatat, bahwa narasi kontra sering kali menimbulkan kendala dalam implementasi kebijakan yang dirancang untuk memelihara kerukunan umat beragama. Misalnya, pandangan-pandangan yang bersumber dari kearifan lokal terkadang bertolak belakang dengan nilai-nilai universal yang termuat dalam kebijakan nasional.

Menurut penelitian Rozikin, hambatan ini sangat kuat mempengaruhi proses pendirian rumah ibadat di Cilegon. Dalam beberapa kasus, narasi kontra kebijakan menghambat upaya pemerintah untuk menyelaraskan regulasi dengan kebutuhan masyarakat. 

"Narasi kontra juga dapat menimbulkan ketegangan sosial, memperburuk situasi, dan membuat kebijakan tidak efektif," ujarnya.

Rozikin yang juga Peneliti di lembaga riset Nusantara Foundation itu menilai diperlukan adanya pendekatan baru dalam penyusunan narasi kebijakan. Dengan memahami lebih dalam narasi kearifan lokal dan kontra kebijakan, pemerintah dapat merumuskan strategi yang lebih bijaksana untuk memelihara kerukunan umat beragama. Strategi yang berbasis narasi positif diharapkan dapat memecah kebuntuan antara kebijakan dan realitas sosial di masyarakat.

Halaman Selanjutnya
img_title