Jemput Restu Megawati, Airin Kembalikan Formulir Pendaftaran Cagub Banten ke PDIP
Banten.viva.co.id–Langkah Airin Rachmi Diany untuk melangkah di pencalonan Gubernur Banten nampaknya semakin serius.
Pada hari ini, Airin Rachmi Diany yang merupakan politisi Golkar mengembalikan formulir pendaftaran ke partai PDIP untuk jemput restu Megawati.
Penyerahan formulir pendaftaran ini dilakukan oleh Airin Rachmi Diany didampingi oleh pengurus Golkar ke Kantor PDIP di Cikulur, Kota Serang, Rabu 1 Mei 2024.
Airin Rachmi Diany mendatangi kantor PDIP tepat pukul 13.30 WIB dengan menggunakan baju batik kuning diserasikan dengan kerudung warna merah.
Pada kesempatan ini, PDIP Banten menyatakan kalau berkas yang dikembalikan Airin Rachmi Diany sudah dinyatakan lengkap.
Airin Rachmi Diany mengatakan bahwa kedatangan dirinya ke partai dengan logo Banteng Moncong Putih ini berharap bisa diusung.
"Saya berharap bisa diusung PDIP karena partai Golkar tidak bisa mengusung sendiri pada perhelatan Pilgub 2024 ini," katanya.
Menurut Airin dengan adanya koalisi antara Golkar dan PDIP tentunya diharapkan bisa membangun kebersamaan.
"Banten harus dibangun bersama menjadi lebih baik lagi," kata Airin kepada sejumlah wartawan.
Dikatakan Airin dirinya sengaja memakai kerudung merah sebagai simbol dirinya ingin bersama PDIP membangun Banten.
"Pada intinya namanya juga ingin diusung makanya pake kerudung merah, ini adalah simbol saya diputuskan maju di Pilgub oleh Golkar dan berharap diusung PDIP," ujarnya.
Untuk itu, dirinya berharap pada kontestasi Pilgub 2024 nanti dirinya berharap partai Golkar bisa bersama-sama membangun Banten dengan PDIP.
"Proses mekanisme, pengambilan dan pengembalian formulir, kemudian penjaringan saya ikuti, saya mengikuti alur yang ditetapkan PDIP," katanya.
Sementara itu, Ketua DPD PDIP Ade Sumardi mengatakan pada prinsipnya penjaringan ini terbuka baik untuk internal maupun eksternal.
Nanti dikatakan Ade Sumardi untuk selanjutnya setelah terjalin komunikasi di DPD, pihaknya kemudian akan melapor ke DPP PDIP dibawah pimpinan Megawati.
"Setelah terjalin di DPD kemudian melaporkan di DPP dan endingnya nanti keluar rekomendasi dari Ketua Umum (Megawati-Red)," ujarnya.
