Pemkot Tangsel Jelaskan Posisi Sekretaris Daerah Saat Ini
VivaBanten – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang Selatan (Tangsel) menjelaskan posisi sekretaris daerah (sekda) yang diisi oleh Bambang Noertjahjo sejak 2020 lalu.
Kemudian muncul kritik untuk adanya sosok baru untuk membenahi tata kelola pemerintahan, lingkungan hingga pengawasan internal.
Pemkot Tangsel memastikan roda pemerintahan tetap berjalan, masyarakat dan aparatur sipil negara (ASN) diminta tetap tenang.
Menurut kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kota Tangerang Selatan, Tb Asep Nurdin, posisi jabatan Sekda sepenuhnya berpijak pada koridor hukum, yakni Undang-undang (UU) nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta regulasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN).
Asep menjelaskan, masyarakat perlu memahami bahwa secara regulasi, jabatan Sekda termasuk dalam kategori Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).
Oleh karena itu, aturan ASN mengenai evaluasi lima tahunan memang berlaku, namun bukan berarti jabatan tersebut otomatis berakhir secara mutlak.
"Dasar hukumnya jelas, yakni UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN Pasal 117. Di sana disebutkan bahwa Jabatan Pimpinan Tinggi diduduki paling lama 5 tahun, namun dapat diperpanjang berdasarkan kinerja, kompetensi, dan kebutuhan instansi. Jadi, Sekda sebagai JPT Madya atau Pratama memang dievaluasi periodik, tapi bisa diperpanjang jika kinerjanya baik, kompetensinya sesuai, masih dibutuhkan organisasi, dan mendapat persetujuan sesuai mekanisme ASN," terangnya, ditulis Sabtu, 16 Mei 2026.
Asep juga meluruskan anggapan bahwa masa jabatan Sekda sama persis dengan masa jabatan politik.
Dia menambahkan, terdapat perbedaan mendasar antara UU Pemerintahan Daerah dan UU ASN dalam memandang posisi Sekda.
Menurutnya, posisi Sekda bukan seperti jabatan politik yang berlaku 5 tahun. Kemudian dalam UU nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengaturan Sekda lebih banyak mengatur soal tugas, kedudukan, dan hubungan kerja. Tidak ada penetapan masa jabatan definitif 5 tahun seperti bupati atau walikota di sana.
Balai Kota Tangsel
- Istimewa
"Jadi secara hukum, lebih tepat disebut bahwa JPT itu dievaluasi setiap 5 tahun dan dapat diperpanjang, bukan otomatis habis lalu harus diganti," terangnya.
Ketentuan tersebut juga ditegaskan kesinambungannya oleh regulasi ASN terkini. Pasal 75 UU nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara yang merupakan pengganti UU nomor 5 Tahun 2014, secara tegas menyatakan bahwa semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari UU nomor 5 tahun 2014 dinyatakan masih tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang yang baru.