Wacana Akademisi Nyaleg Cukup Cuti, Bukan Resign
- VIVA Banten/Taufik Hidayat
VIVA BANTEN – Panggung politik nasional sedang diramaiakan isu ijazah. Tidak semata ijazah Wakil presiden akan tetapi juga ijazah para legislator tingkat nasional sampai daerah. Oleh karenanya tidak Ada salahnya daripada di tengah jalan ijazah politisi dipertanyakan, maka bagaimana jika akademisi diberikan ruang yang lebih longgar untuk terjun di dunia politik.
Secara teoritis demokrasi membutuhkan partisipasi publik yang luas, termasuk keterlibatan kalangan akademisi dalam politik elektoral. Kampus bukan sekadar ruang produksi pengetahuan, tetapi juga tempat lahirnya gagasan, kritik, dan solusi atas persoalan kebangsaan.
Karena itu, aturan yang selama ini mewajibkan akademisi mengundurkan diri atau resign ketika mencalonkan diri sebagai anggota legislatif patut dikaji secara proporsional. Apakah pengunduran diri merupakan satu-satunya jalan untuk menjaga independensi perguruan tinggi, ataukah cuti sementara sudah cukup menjadi instrumen pengaman?
Persoalan ini tidak semata-mata menyangkut status kepegawaian dosen, melainkan juga berkaitan dengan hak politik warga negara, kebebasan akademik, dan tata kelola institusi pendidikan tinggi. Akademisi adalah warga negara yang memiliki hak konstitusional untuk memilih dan dipilih. Hak tersebut tidak semestinya dibatasi hanya karena profesinya berada di lingkungan perguruan tinggi, sepanjang pelaksanaannya tetap memperhatikan ketentuan hukum dan etika profesi.
Wacana tersebut kembali mengemuka dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilu. Ada yang mengusulkan agar dosen ASN yang maju sebagai calon anggota legislatif tidak harus mengundurkan diri secara permanen pada tahap pencalonan. Mereka cukup berstatus nonaktif sementara tanpa tanggungan negara.
Jika tidak terpilih, yang bersangkutan dapat kembali mengabdi di kampus setelah melepaskan keanggotaan dan kepengurusan partai politik. Usulan ini disampaikan dalam rapat dengar pendapat Komisi II DPR pada 11 November 2026.
Secara regulatif, persoalan ini memang tidak sederhana. Pasal 240 ayat (1) huruf k UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mensyaratkan ASN mengundurkan diri sebagai salah satu ketentuan pencalonan anggota DPR dan DPRD. Surat pengunduran diri tersebut tidak dapat ditarik kembali. Artinya, gagasan cuti bukan resign membutuhkan penyesuaian regulasi, bukan sekadar perubahan kebijakan internal perguruan tinggi.
