Sejarah 01 Juli Diperingati Lahirnya Polri dan Pasukan Khusus Kerajaan Majapahit
- Viva.co.id
Banten.Viva.co.id - Kepolisian Republik Indonesia disingkat Polri, memiliki catatan sejarah panjang di Bumi Nusantara. Senin, 01 Juli 2024, genap berusia 78 tahun. Pro kontra hingga perubahan di tubuh Korps Bhayangkara mewarnai perjalanannya.
Mengutip situs resmi Polri, https://polri.go.id/sejarah , nama Bhayangkara sendiri diambil dari Kerajaan Majapahit, saat itu, Maha Patih Gajahmada membuat pasukan khusus penjaga kerajaan dan keluarga raja, bernama Bhayangkara.
Kemudian memasuki masa kolonial penjajahan, warga pribumi di rekrut sebagai pasukan jaga aset dan kekayaan orang Eropa di Hindia Belanda, sekitar tahun 1867, tepatnya di Semarang, sebanyak 78 orang pribumi.
Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. Rechts politie dipertanggungjawabkan pada procureur generaal (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangan), stands politie (polisi kota), cultur politie (polisi pertanian), bestuurs politie (polisi pamong praja), dan lain-lain.
Kala itu, diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belanda dan pribumi. Pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agent (bintara), inspekteur van politie, dan commisaris van politie. Untuk pribumi selama menjadi agen polisi diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisten wedana, dan wedana polisi.
Kepolisian modern Hindia Belanda yang dibentuk antara tahun 1897-1920 adalah merupakan cikal bakal dari terbentuknya Kepolisian Negara Republik Indonesia saat ini.
Gedung Polda Banten
- Yandi/BantenViva
Masa pendudukan Jepang, membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta. Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukittinggi. Kepolisian wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin.
Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepalai oleh seorang pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalu didampingi oleh pejabat Jepang yang disebut Sidookaan yang dalam praktik lebih berkuasa dari kepala polisi.
Awal Kemerdekaan Indonesia periode 1945-1950, tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu, pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyu-Gun, sedangkan polisi tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secara resmi kepolisian menjadi kepolisian Indonesia yang merdeka.
Inspektur Kelas I (Letnan Satu) Polisi Mochammad Jassin, Komandan Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 1945 memproklamasikan Pasukan Polisi Republik Indonesia sebagai langkah awal yang dilakukan, selain mengadakan pembersihan dan pelucutan senjata terhadap tentara Jepang yang kalah perang, juga membangkitkan semangat moral dan patriotik seluruh rakyat maupun satuan-satuan bersenjata yang sedang dilanda depresi dan kekalahan perang yang panjang.
Sebelumnya pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 29 September 1945 Presiden Soekarno melantik R.S. Soekanto Tjokrodiatmodjo menjadi Kepala Kepolisian Negara (KKN).
Personel Polda Banten
- Istimewa
Pada awalnya, kepolisian berada dalam lingkungan Kemendagri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung.
Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 No. 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.
