Tiga Pj Kepala Daerah di Banten Dari Kemendagri, Pengamat: Seperti Ban Serep

Banten.viva.co.id - Tiga pejabat Kemendagri menduduki jabatan strategis di tiga daerah di Banten. Mereka ditunjuk menduduki jabatan pejabat (Pj) Walikota dan Bupati di tiga daerah. Mereka adalah Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono, Pj Bupati Lebak Iwan Kurniawan dan Pj Walikota Serang Yedi Rahmat.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN) Miftahul Adib menilai pemerintah pusat tidak percaya terhadap kompetensi dan kualitas pejabat daerah. Padahal mereka lebih paham kekurangan daerahnya dan membuat perencanaan pembangunan. 

"Secara tidak langsung pemerintah pusat tidak percaya dengan pejabat daerah. Walaupun mereka berdalih ini dengan suksesnya program pembangunan, suksesnya pemilu di tahun politik," ungkapnya.

Tugas-tugas yang diamanatkan Pj selain mensukseskan pemilu, mereka diminta untuk mengurusi stunting, menekan inflasi dan penurunan kemiskinan ekstrim. Tugas tersebut sebenarnya masih bisa dieksekusi oleh pejabat daerah.

"Sebenernya kalau mau internal Pemkab, Pemkot dan Pemprov, harus empat arahan tegas itu dari presiden. Kalau tidak ada pencapaian itu ya sudah,"terangnya.

Lanjut Adib, Ia juga menduga pemerintah pusat memiliki kepentingan politik terkait pengisian jabatan pejabat (Pj) Bupati dan Walikota tersebut.

Sebab dari sejumlah Pj Bupati dan Walikota yang ditunjukkan dari pemerintah pusat tidak begitu memilki berkualitas bagus. Kendati Kemendagri berdalih, penujukan Pj tersebut demi menjaga netralitas ASN di Pemilu serentak, menurutnya, netralitas ASN bukan hal baru dan menang ASN sejak dulu harus netral.

"Jangan-jangan pemerintah pusat itu menggunakan tangan-tangan Pj ini untuk kepentingan politik, karena kalau dibantah Pj yang dikirim itu juga nggak bagus-bagus amat,"ujarnya 

Adib malah khawatir Pj tersebut yang ditunjuk dari pemerintah pusat dapat menghambat pembangunan, lantaran perlu waktu yang cukup lama untuk beradaptasi. 

"Mereka orang baru yang harus menyesuaikan, membaca dulu adaptasi kan malah menghambat pembangunan,"terangnya.

Adib juga menuturkan, penujukan Pj dari pemerintah pusat lebih banyak mudaratnya dari pada positifnya. Dari sisi positifnya hanya bisa membawa inovasi dan etos kerja dari pusat ke daerah.

Namun disisi mudaratnya, sebagai ujung tombak melakukan kebijakan-kebijakan yang sudah, Pj tersebut justru tidak mengetahui secara penuh masalah internal dan perlu waktu untuk adaptasi. 

"Kalau kebanyakan adaptasi ngapain, justru kalau Pj dari pusat itu saya melihat dominan sebagai ban serap saja yang penting ada Pj- nya,"tandasnya.