Pemerintah Bakal Pangkas Birokrasi Subsidi Pupuk ke Petani
- TvOneNews.com
Banten.Viva.co.id - Birokrasi dan regulasi distribusi pupuk subsidi akan dipersingkat, agar petani tidak lagi kesulitan mendapatkannya. Hal itu disampaikan Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri acara Rembuk Tani di Lapangan Sepak Bola Desa Marga Agung, Jati Agung, Lampung Selatan, pada Minggu, 10 November 2024.
Dihadapan para petani, pemilik kios pupuk, hingga distributor, Zulhas mengatakan bahwa, terlalu banyak aturan yang mengatur mengenai penyaluran hingga penebusan pupuk bersubsidi, sehingga menyulitkan para petani.
"Kendala utama kita kadang-kadang kebijakan kita ini kadang tidak sinkron, saya sudah rapat dengan Menteri Pertanian, Menteri PU, Menteri Kehutanan dan Lingkungan. Saya juga sudah berdiskusi panjang dengan Pupuk Indonesia. Problemnya, penyaluran lupuk ini ruwet, rumit, persyaratannya macam-macam. Karena (penebusan) pupuk itu harus ada usulan petani, harus ada SK bupati. Lah, kalo bupatinya enggak cocok sama lurahnya, bisa enggak dikasih pupuknya. Masa gara-gara pupuk, urusan politik. Ini yang harus dipangkas," tegas Zulhas.
Masalah lain yang disoroti Zulhas adalah kondisi finansial petani. Meskipun pupuk bersubsidi tersedia, banyak petani yang tidak memiliki uang untuk menebusnya.
Dalam banyak kasus, mereka terpaksa meminjam terlebih dahulu agar bisa memperoleh pupuk tersebut. Zulhas mengapresiasi kondisi ketersediaan pupuk di Lampung Selatan.
Zulkifli Hasan, Menko Bidang Pangan.
- Istimewa
Namun, masih ditemukan berbagai permasalahan dilapangan yang harus diselesaikan, guna mendukung produktivitas pertanian.
Lebih lanjut, Menko Pangan juga menekankan peran strategis ketersediaan stok pupuk di seluruh wilayah Indonesia. Zulhas menyoroti pentingnya ketersediaan stok dan distribusi pupuk subsidi yang tepat waktu bagi petani, terutama pada musim tanam.
Ia berharap, pupuk selalu tersedia bagi petani di waktu yang tepat, sebab pupuk adalah kunci keberhasilan panen yang optimal, agar terciptanya swasembada pangan.
"Alhamdulilah, di sini ternyata, di Lampung tidak ada keluhan mengenai pupuk. Yang ada itu optimalisasi sawah kemudian saluran irigasi yang belum ada. Itu memang program prioritas. Sawah-sawah tadah hujan yang tidak optimal akan dioptimalisasi," tambah Zulhas.
Sementara itu, Wakil Direktur Utama Pupuk Indonesia, Gusrizal, mengaku pentingnya penyederhanaan disurubusi dan birokrasi agar petani bisa mendapatkan pupuk subsidi dari pemerintah.
Dia mengaku bahwa selama ini, banyak petani kesulitan mendapatkan pupuk subsidi, karena rumitnya birokrasi, sehingga harus diperbaiki.
HKTI Soroti Kelangkaan Pupuk di lebak
- -
Ketersediaan pupuk dan bibit di petani, menjadi unsur penting terciptanya swasembada pangan di Indonesia.
"Pupuk Indonesia menyadari bahwa tata kelola pupuk bersubsidi tetap perlu kita sempurnakan. Dengan masukan dari stakeholders dan kolaborasi dengan pemerintah serta kementerian, ini dapat menjadi kunci untuk menuju swasembada pangan," ujarnya.
Sebagai upaya untuk mendukung penyaluran pupuk yang lebih mudah dan tepat sasaran, pemerintah telah mengoptimalkan penggunaan Sistem Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK). Sesuai dengan Permentan Nomor 1 Tahun 2024, pembaruan data e-RDKK ini bisa dilakukan setiap empat bulan sekali.
Melalui RDKK, proses penebusan pupuk subsidi menjadi lebih sederhana dan terstruktur, memungkinkan petani memperoleh pupuk yang mereka butuhkan sesuai rekomendasi dari kelompok tani.
Dengan RDKK, distribusi pupuk dapat lebih mudah dipantau dan dikontrol, sehingga mencegah potensi kekurangan atau penyalahgunaan di lapangan. Sistem ini diharapkan mampu menjawab tantangan dalam memastikan setiap petani menerima pupuk tepat waktu, tanpa hambatan administrasi yang rumit.
Perlu diketahui bahwa, saat ini pemerintah tengah kembali membuka kesempatan bagi para petani untuk mendaftarkan dirinya menjadi penerima pupuk subsidi 2025, pendaftaran dibuka hingga 15 November 2024.
