Klaim Tau Semua 'Jeroan' Seluruh Parpol, Jokowi : Hanya Milik Presiden
- Instagram Jokowi
Banten.viva.co.id – Presiden Jokowi mengklaim dirinya mengetahui kondisi seluruh partai politik (parpol) baik secara strategi dan keinginan-keinginannya secara komplet dari Badan Intelijen Negera (BIN).
Selain informasi dari intelijen negara, diakui Jokowi, informasi mengenai data terbaru hingga survei terkait partai politik didapatnya dari berbagai pihak yang memberikan informasi tersebut kepadanya.
"Dalamnya partai seperti apa saya tahu, partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya tahu. Informasi yang saya terima komplet," kata Jokowi saat Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Sekretariat Nasional (Seknas) Jokowi di Kota Bogor, Jawa Barat pada Sabtu 16 September 2023 dikutip dari viva.co.id.
"Dari intelijen saya ada, BIN. Dari intelijen di Polri ada. Dari intelijen di TNI saya punya, BAIS (Badan Intelijen Strategis) dan info-info dadi luar itu. Angka, data, survei, semuanya ada," lanjutnya.
Dengan tegas, Jokowi mengklaim bahwa informasi-informasi berkaitan parpol itu hanya dimiliki olehnya seorang diri karena diberikan khusus oleh para intelijen secara langsung.
"Dan itu hanya miliknya presiden. Dia (informasinya) itu langsung," ujarnya.
Dalam acara itu, Jokowi pun menjelaskan bahwa kepemimpinan di masa mendatang sangat penting menentukan nasib bangsa Indonesia apakah mampu melompat menjadi negara maju atau hanya berkutat sebagai negara berkembang.
Karena itu, lanjutnya, bahwa pelaksanaan Pemilu dalam menentukan Presiden-Wakil Presiden selanjutnya di Pemilu 2024, Pemilu 2029, dan Pemilu 2034 akan sangat menentukan posisi bangsa Indonesia.
“Saya berikan contoh di Amerika Latin, banyak negara sudah jadi negara berkembang, tahun 60-an, tahun 70-an sudah jadi negara berkembang, tapi saat ini mereka juga masih negara berkembang. Tak bisa keluar dari jebakan. Kita tidak mau itu, dan kesempatan itu hanya ada di tiga periode kepemimpinan nasional kita,” kata dia.
Karena menurutnya, saat ini Indonesia memiliki peluang untuk melompat menjadi negara maju dari negara berkembang karena memiliki bonus demografi dan kebijakan hilirisasi sumber daya alam.
Jokowi pun mencontohkan salah satu kebijakan hilirisasi seperti penghentian ekspor bijih nikel dan menggantinya dengan produk bernilai tambah yang telah memberikan penerimaan negara secara signifikan.
“Saya berpikiran negara ini harus jadi negara maju, negara makmur. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan,” tandasnya.