Alumni UI Bantah Isi Film Dirty Vote, Sudah Masuk Black Campaign Tegaskan Demokrasi Baik-baik Saja

Film Dirty Vote
Sumber :
  • Twitter

Selain itu, dikatakan Kun, adanya massa yang memenuhi Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) pada Sabtu (10/2) lalu merupakan indikasi bahwa demokrasi kita baik-baik saja.

Industri Kreatif Nasional Penyumbang Pendapatan Negara Terbesar Ketiga di Dunia

"Dari 200 ribu massa, menjadi 600 ribu massa, itupun terus berdatangan dan juga partai-partai pengusung paslon yang tidak sejalan dengan program pemerintah, Paslon 01 dan Paslon 03 masih bersatu bareng di kabinet bersama partai partai Koalisi Indonesia Maju, pengusung Prabowo Gibran,” ungkapnya.

Sebelumnya, pada Selasa 6 Februari lalu, KA2UI juga berkumpul di Taman Lembang Jakarta yang dihadiri Alumni Lintas Fakultas dan Lintas Angkatan di UI. Pertemuan itu telah menghasilkan pernyataan sikap dalam menanggapi dinamika politik terkini dimana banyak politisasi kampus yang terang-terangan dilakukan oleh para guru besar.

Putra Bumi Minta Bawaslu Kota Serang Tak Lembek usut Kasus Penggelembungan Suara

"Bahwa KA2UI patut mengulangi lagi apa yang dimaksud dengan kebebasan mimbar akademik sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 10 ayat (3) dalam PP Nomor 75/2021,” jelasnya.

KA2UI juga merespons pernyataan sekelompok orang yang menamakan diri sebagai civitas akademika Universitas Indonesia yang dibacakan oleh Prof. Harkristuti Harkrisnowo dimana seluruh pernyataan yang diberikan yaitu sebanyak 4 poin sama sekali bukan di ruang diskusi, debat atau seminar tetapi di sela Dies Natalis yang dihadiri berbagai kalangan.

Tak Hanya KPPS, Personel Polda Banten Juga Tewas Saat Pemilu 2024

"Penggunaan pelbagai atribut keilmuan, sekalipun itu melekat dengan pribadi masing-masing, bercampur dengan mahasiswa dan alumni dalam kegiatan itu terasa sekali jauh dari dari nuansa akademis dan nilai-nilai dasar uang menjadi visi, misi dan tujuan UI. Martabat Dies Natalis UI telah dengan sengaja dikerdilkan dengan kegiatan non akademis tersebut," ujarnya

Lebih lanjut dalam pernyataan sikap yang dibacakan, Kun mengatakan, seluruh stakeholders, baik dalam bentuk lembaga negara, masyarakat sipil hingga partai-partai politik perlu untuk melakukan rembug nasional pasca pemilihan umum 14 Februari 2024. 

Halaman Selanjutnya
img_title