Surat Edaran Pj Gubernur Banten, Penting Untuk ASN di Banten

Pertama, memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Larangan bentuk dukungan itu antara lain: ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai Pemerintah Provinsi Banten; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai Pemerintah Provinsi Banten; dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Kedua, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Ketiga, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai Pemerintah Provinsi Banten dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Keempat, memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.



Pj Gubernur Banten Al Muktabar saat menghadiri diseminasi pajak daerah

Photo :

• Tiah/Viva Banten

Kemudian, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, juga mewajibkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):

Halaman Selanjutnya

Pertama, mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), nomor 2 tahun 2022, nomor 800-5474 Tahun 2022, nomor 246 Tahun 2022, nomor 30 Tahun 2022, nomor 1447.1/PM.01/K.V09/2022, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.