Kasus Korupsi Pemotongan Honor Hakim Agung, KPK Harus Periksa Seluruh Rekening Terlapor

Ia menegaskan bahwa Mahkamah Agung harus menjaga martabatnya sebagai benteng terakhir keadilan. 

"Kandidat yang berpotensi terseret kasus korupsi, seperti Sunarto dan Suharto, sebaiknya tidak mencalonkan diri," tambahnya.

Menurut Petrus Selestinus, Koordinator TPDI, Mahkamah Agung saat ini berada dalam sorotan tajam akibat keterlibatan sejumlah oknum pimpinan dalam kasus dugaan korupsi. 

Sementara itu, ribuan hakim di seluruh Indonesia justru hidup dalam kondisi sulit dan sempat melakukan aksi mogok. Hal ini semakin memperkuat desakan agar kasus ini segera diusut tuntas.

Berdasarkan laporan, mekanisme pemotongan dana HPP diduga disahkan melalui peraturan yang dikeluarkan oleh Sekretariat MA. 

Namun, legitimasi ini dipertanyakan karena pemotongan tersebut dianggap sebagai tindakan korupsi.

Sugeng menambahkan, pemotongan sebesar 25,95% dari dana HPP yang seharusnya menjadi hak para hakim agung, awalnya ditolak oleh beberapa hakim agung.