Dugaan Korupsi Potongan Honor Rp97 Miliar di Mahkamah Agung Dilaporkan ke KPK

"Namun ternyata tanpa dasar hukum sejak tahun 2022 secara berlanjut sampai dengan tahun 2024 terjadi HPP," ujarnya. 

Pada tahun 2022 pembayaran HPP dilakukan dengan penyerahan uang cash dan disertai tanda terima dalam 2 bentuk.

"Tanda terima itu bukti tanda terima hakim agung yang 100% dan tanda terima bukti Hakim Agung yang HHP-nya telah dipotong” ujarnya.

Uang tunai diberikan dengan tanda terima, namun sebagian sudah dipotong, menciptakan dugaan gratifikasi dan korupsi.

Pemotongan ini disebut-sebut dilegitimasi oleh Sekretaris MA melalui Surat Keputusan terbaru pada Agustus 2023, yang membolehkan alokasi dana HPP sebesar 25,95% dipotong dari rekening hakim agung, tanpa persetujuan tertulis atau lisan. 

Uang tersebut dikumpulkan di rekening penampungan yang dikelola oleh Asep Nursobah, pejabat di MA yang diduga menyalahgunakan dana ini untuk kepentingan pribadi.

Sementara itu, juru bicara MA, Suharto, membantah tuduhan tersebut. Ia menjelaskan bahwa ada sembilan proses dalam penanganan perkara yang melibatkan banyak pihak, termasuk supervisor dan tim pendukung.