Kesepakatan 'Bisnis' Tidak Tercapai, Layanan BPJS Berhenti di RSKM
- BPJS ketenagakerjaan
Banten.Viva.co.id - Layanan BPJS Ketenagakerjaan di Rumah Sakit Krakatau Medika (RSKM) saat ini terhenti, karena belum ada kesepakatan 'bisnis' antara kedua institusi milik negara tersebut.
Setidaknya hal itu terungkap dalam sebuah surat yang diterima redaksi, dengan keterangan Penutupan Sementara Layanan BPJS Ketenagakerjaan tertanggal 31 Desember 2024.
Dalam surat itu terdapat tiga point, yakni:
1) Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2025 peserta BPJS Ketenagakerjaan yang memerlukan layanan di PLKK RS Krakatau Medika untuk sementara diberlakukan sebagai pasien umum dengan pembayaran tunai dan tidak dapat menggunakan jaminan BPJS Ketenagakerjaan.
2) Bagi perusahaan peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah melakukan Kerjasama dengan RSKM dapat menggunakan Surat Jaminan (Guarantee Letter) yang diterbitkan oleh perusahaan sebagai jaminan pembayaran (lampiran penagihan).
3) Ketentuan tersebut berlaku sampai adanya kesepakatan kedua pihak yang akan diinformasikan lebih lanjut.
"Sehubungan Perjanjian Kerjasama antara RS Krakatau Medika dengan BPJS Ketenagakerjaan yang saat ini masih dalam proses penyusunan dan belum mendapatkan kesepakatan kedua pihak," begitu kutipan surat tersebut, ditulis Rabu, 08 Januari 2025.
Surat bernomor 967/MKT-KM/XII/2024 itu ditujukkan kepada Plant Manager/HRD Manager/HSE Manager/GA Manager Perusahaan Rekanan RS Krakatau Medika, dengan tembusan kepada SEVP Operasional, Direktur Rumah Sakit dan Arsip, serta ditanda tangani oleh Manajer Pemasaran, Ali Yulianto.
BPJS Kesehatan jamin pengobatan pasien Covid-19.
- BPJS Kesehatan
Sedangkan Humas RSKM Cilegon, Agus Wirawan, enggan menanggapi perihal penghentian layanan bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan tersebut.
Mengenai hal tersebut, DPRD Cilegon akan memanggil BPJS Ketenagakerjaan dan RSKM, agar bisnis kedua belah pihak tidak menggangu layanan medis dan kesehatan masyarakat.
"Minimal meminta pandangan atau klarifikasi dari BPJS dan RSKM kami akan sampaikan ini, kami akan segera komunikasikan dengan pimpinan di lembaga DPRD," ujar anggota Komisi II DPRD Kota Cilegon, Faturohmi, ditulis Rabu, 08 Januari 2025.
Politisi Gerindra ini meminta kepentingan bisnis kedua lembaga usaha negara itu tidak mengesampingkan layanan kesehatan pekerja.
Karena akan berdampak buruk jika ada pekerja yang mengalami kecelakaan dan tidak mendapat pelayanan medis dari RSKM.
"Kami sangat menyayangkan adanya peristiwa tidak dilayaninya pasien yang akan berobat menggunakan kartu BPJS (Ketenagakerjaan) di RSKM," jelasnya.
