Anggota DPR Meminta Pemerintah Memberhentikan Penyaluran BLT Desa

Banten – Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang disalurkan pemerintah pusat ke pemerintah desa mendapati sorotan dari DPR. Program pemerintah yang sudah berjalan selama beberapa tahun ini dianggap DPR membuat masyarakat tidak produktif.

Sehingga ada salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang meminta pemerintah untuk mempertimbangkan perhentian penyaluran BLT kepada masyarakat.

Yaitu Anggota Komisi XI DPR RI Sihar, P.H Sitorus dari Fraksi PDI Perjuangan, dia mengatakan dalam rapat dengar pendapat dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu 8 Februari 2023.

"Terkait BLT mungkin sudah waktunya kita pikirkan apakah harus di stop karena masyarakat sekarang menunggu BLT mereka enggak mau lagi kerja, tunggu aja nanti juga dapat," katanya.

Sihar melanjutkan yang biasa kerja keras akhirnya bermalas-malasan, hal inilah yang sebaiknya ditinjau.

"Kumpul punya kumpul hampir mendekati UMR bahkan sampai dengan UMR, akhirnya sulit dan itu ciptakan karakter negatif kita yang biasa kerja keras jadi malas, ini satu hal yang perli ditinjau," lanjutnya.

Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Luky Alfirman merespons apa yang disampaikan oleh anggota DPR dari PDIP tersebut.

Luky menekankan bahwa BLT Desa selama Pandemi Covid-19 menjadi program mandatory dari lokasi Dana Desa demi menopang kebutuhan masyarakat desa.

Hingga 2022, sebanyak 7,49 juta keluarga penerima sudah mendapatkan BLT Desa. Akan tetapi, dia menambahkan kalau BLT Desa 2023 memang tidak lagi jadi mandatory.

Dikarenakan dialihkan sebagai pencanangan kemiskinan ekstrem di desa yang telah menjadi fokus program prioritas Presiden Joko Widodo.

"Makanya yang kami sampaikan di Dana Desa kita lihat 2023 masih dibutuhkan karena program Pak Jokowi yang sudah disampaikan awal tahun terdapat 4 fokus, pengendalian harga atau inflasi, stunting, kemiskinan ekstrem, dan investasi," kata Luky.

Oleh karena itulah penyaluran BLT Desa di tahun 2023 kata Luky memanfaatkan masyarakat yang tergolong miskin ekstrem, bukan lagi miskin biasa.

"Nah itu menterjemahkankannya salah satunya mungkin untuk Dana Desa masih dibutuhkan BLT tetapi untuk menangani yang sifatnya kemiskinan ekstrem, makanya datan yang dipakai dari kemiskinan ekstrem bukan kemiskinan biasa," ucapnya./Din