Skema Baru, Pencairan Subsidi BLT BBM 2025 Makin Dekat! Bahlil Pastikan Data Rampung 98 Persen
Di sisi lain, transportasi publik tetap memerlukan subsidi barang demi menekan ongkos operasional sehingga tarifnya tidak melonjak.
Pengalaman sebelumnya menunjukkan sulitnya menyalurkan subsidi tepat sasaran karena data penerima tersebar di berbagai lembaga.
Kementerian Sosial punya catatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pertamina mencatat penyaluran BBM bersubsidi, sementara PLN memiliki basis data pengguna listrik bersubsidi.
Akibatnya, satu warga bisa saja tercatat di beberapa lembaga, atau malah tidak terdeteksi sama sekali. Dengan menyatukan data di BPS, pemerintah ingin meminimalkan peluang kesalahan itu.
Bahlil menuturkan, selama ini kita punya banyak sumber data, tapi tidak terintegrasi.
Makanya, penyatuan data penting supaya subsidi benar-benar sampai ke sasaran.
“Sudah tiga kali perubahan dan tinggal sedikit lagi. Kita pastikan data penerima subsidi terbaru ini sudah final," ujarnya.
Jika data telah sempurna, pemerintah akan mengumumkan detail teknis, termasuk nominal BLT BBM dan cara masyarakat mengaksesnya.
Pemberian bantuan langsung tunai atau BLT dianggap lebih akurat karena penerima dapat memakai dana untuk menutupi kebutuhan dasar lain, misalnya pangan atau biaya sekolah.
Subsidi BBM dalam bentuk barang sering disalahgunakan oleh warga yang tidak berhak.
Di sisi lain, banyak keluarga kurang mampu terkendala kenaikan harga, termasuk tarif transportasi.
BLT BBM diharapkan mengurangi beban mereka sekaligus mengendalikan inflasi.
Pemerintah belum mengumumkan mekanisme resmi pencairan BLT BBM.
Namun, menilik praktik sebelumnya, ada dua jalur utama yang mungkin digunakan.
Pertama, transfer langsung ke rekening bagi warga yang sudah memiliki buku tabungan subsidi atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).
Kedua, penyaluran melalui PT Pos Indonesia bagi mereka yang tidak punya akses perbankan.
Perangkat kelurahan atau pendamping sosial biasanya menginformasikan jadwal dan tempat pencairan.
Besar kemungkinan, data tunggal sosial ekonomi (DTSE) yang dikelola BPS akan menjadi basis verifikasi warga penerima.
Kemungkinan juga pemerintah akan melibatkan aplikasi cek bantuan sosial yang sudah dipakai Kementerian Sosial.
Selain itu, masyarakat dapat mengecek status penerimaan melalui laman resmi Kemsos, atau menunggu pemberitahuan resmi dari kantor desa.
