Bocor! Inilah Prediksi Jadwal Pencairan PKH dan BPNT Januari 2025, Wajib KPM Pantau

Banten.viva.co.id –Ketika tahun 2025 baru dimulai, perhatian masyarakat langsung tertuju pada kabar pencairan Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). 

Sejumlah informasi menyebutkan bahwa pemerintah sedang menyiapkan strategi khusus untuk menyalurkan bantuan ini lebih cepat, sehingga KPM bisa segera memanfaatkannya. 

Rumor yang berkembang menyiratkan bahwa awal hingga pertengahan Januari menjadi periode krusial. 

Meskipun belum ada jadwal resmi, prediksi ini membuat banyak KPM bersiaga menantikan bantuan yang dapat meringankan pengeluaran bulanan mereka.

Pencairan PKH dan BPNT pada awal tahun lazimnya dilakukan untuk membantu menurunkan beban masyarakat prasejahtera. 

Kedua program ini menyasar warga yang membutuhkan sokongan langsung, terutama dalam memenuhi kebutuhan pokok. 

PKH ditujukan bagi keluarga yang memiliki komponen rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, ibu hamil, serta anak sekolah. 

Sementara BPNT, yang sering diberikan dalam bentuk saldo elektronik, lebih fokus pada pemenuhan kebutuhan pangan sehari-hari. 

Melalui kedua program ini, pemerintah berupaya menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu faktor utama yang turut memengaruhi percepatan pencairan adalah penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE). 

Pemerintah ingin memastikan bahwa daftar penerima benar-benar mencerminkan kondisi terkini warga yang membutuhkan. 

Data ini digodok oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos) dan sejumlah lembaga lain. 

Hasilnya, nama-nama penerima PKH dan BPNT tahun ini bisa saja berbeda dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. 

Beberapa orang yang dulunya terdaftar mungkin tidak lagi memenuhi kriteria, sementara warga lain yang selama ini terlewat, justru muncul dalam daftar baru.

Pergantian basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke DTSE diharapkan mengurangi potensi salah sasaran. 

Pemerintah kerap menerima keluhan dari masyarakat terkait ketidaktepatan penerima bansos.

Dengan DTSE, verifikasi lebih rinci dilakukan, antara lain melalui pengecekan dokumen kependudukan, catatan penggunaan listrik, hingga data kepesertaan BPJS Kesehatan. 

Metode ini membuat proses pencairan sedikit lebih rumit, tetapi diyakini memberi hasil yang akurat sehingga masyarakat yang benar-benar butuh mendapat prioritas utama.

Menurut prediksi beberapa kalangan, KPM akan mulai menerima undangan pengambilan bantuan atau bisa mengecek saldo di Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) sekitar pertengahan Januari. 

Jika semua proses validasi data selesai lebih cepat, pencairan pun bisa dimulai pada minggu kedua. 

Namun, masih mungkin terjadi penyesuaian jadwal di lapangan karena pemerintah perlu memastikan kesiapan penyaluran, baik lewat kantor pos maupun bank-bank Himbara seperti BRI, BNI, Mandiri, dan BTN.

Bagi KPM yang belum terdaftar di perbankan, proses pencairan lewat PT Pos Indonesia menjadi opsi utama. 

Biasanya, penerima akan menerima surat undangan yang berisi lokasi dan jadwal pencairan. Mereka diharapkan datang dengan membawa KTP asli dan surat undangan tersebut. 

Sementara itu, KPM yang sudah memiliki KKS dapat mengambil bantuan melalui mesin ATM atau agen bank yang ditunjuk. 

Skema ini dianggap memudahkan masyarakat yang tinggal jauh dari pusat kota untuk mengakses dana bantuan tanpa antre panjang.

Namun, perubahan basis data di sisi lain juga menimbulkan kecemasan. Sebagian KPM khawatir tak lagi muncul dalam daftar penerima karena penyesuaian DTSE. 

Pemerintah menegaskan, jika merasa masih memenuhi kriteria bansos, masyarakat dipersilakan menghubungi aparat kelurahan atau dinas sosial setempat. 

Ada prosedur khusus untuk melaporkan perubahan kondisi ekonomi ataupun status keluarga. 

Misalnya, jika ada anggota keluarga yang baru lahir atau terjadi penurunan pendapatan, hal itu dapat menjadi pertimbangan dalam penentuan penerima bantuan.

Menjelang pencairan, KPM disarankan aktif memeriksa informasi terkini. Salah satu caranya melalui situs cekbansos.kemensos.go.id atau aplikasi “Cek Bansos” di ponsel Android. 

Dengan memasukkan nama, NIK, serta alamat, sistem akan menampilkan status penerimaan. 

Apabila data belum muncul, proses verifikasi bisa saja masih berlangsung. 

Mereka yang statusnya “Tidak Terdapat” atau belum terdaftar tak perlu langsung panik. Kemungkinan nama akan diperbarui secara bertahap sejalan dengan penyelesaian DTSE.

Jika semua berjalan sesuai rencana, PKH dan BPNT Januari 2025 akan memberikan dorongan ekonomi signifikan bagi keluarga miskin dan rentan.