Kapan PKH Januari 2025 Cair dan Berapa Besar Bantuannya? Simak Ini Cara Cek Bansos Kemensos

Banten.viva.co.id –Program Keluarga Harapan (PKH) kembali menjadi sorotan memasuki awal 2025. 

Banyak Keluarga Penerima Manfaat (KPM) penasaran kapan bantuan tahap pertama akan cair dan berapa nominal yang diterima. 

Kementerian Sosial menyebut, PKH adalah bantuan bersyarat yang ditujukan bagi keluarga miskin dengan anggota rentan seperti ibu hamil, balita, anak sekolah, lansia, serta penyandang disabilitas berat. 

Lantas, apakah benar PKH bakal cair di Januari 2025, dan bagaimana cara cek bansos di Kemensos?

Penyaluran PKH biasanya dibagi ke dalam beberapa tahap setiap tahun. 

Ada KPM yang menerima bantuan lewat Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) setiap dua bulan, sementara sebagian lain mencairkan dana melalui PT Pos Indonesia setiap tiga bulan. 

Kementerian Sosial belum mengumumkan tanggal resmi untuk pencairan Januari 2025, tetapi sejumlah sumber memperkirakan tahap pertama dimulai di awal tahun ini.

Proses tersebut bergantung pada validasi data terkini. Kementerian Sosial akan merilis instruksi pencairan ketika semua berkas sudah siap dan bank penyalur telah menerima daftar penerima. 

Jika dokumen rampung lebih cepat, tak menutup kemungkinan dana PKH tahap satu akan cair pada Januari. 

Namun, jika proses administrasi memakan waktu, pencairan bisa mundur ke Februari.

Nominal PKH yang diterima KPM beragam, tergantung komponen di dalam keluarga. 

Ibu hamil dan balita umumnya menerima bantuan lebih tinggi daripada komponen lain. 

Anak usia sekolah SD, SMP, dan SMA memperoleh besaran berbeda, menyesuaikan jenjang pendidikan. 

Sedangkan Lansia di atas 60 tahun dan penyandang disabilitas berat juga mendapat nominal khusus.

Jumlah akhir yang diterima bergantung pada verifikasi di lapangan. 

Pendamping sosial akan memeriksa data keluarga, misalnya apakah ibu hamil masih menjalani kehamilan, atau anak sekolah masih aktif bersekolah. 

Jika komponen tertentu sudah tidak terpenuhi, misalnya anak lulus atau ibu hamil sudah melahirkan, maka bantuan untuk komponen itu dapat dihentikan.

Kementerian Sosial menyediakan beberapa metode untuk memastikan apakah nama Anda terdaftar sebagai penerima PKH. 

Pertama, penerima bisa mengakses laman resmi Kemensos. 

Biasanya, tersedia fitur untuk mengecek nama dan NIK (Nomor Induk Kependudukan). Jika tertera status “Eligible” atau “Aktif,” kemungkinan Anda masuk dalam daftar penerima bansos.

Pendamping sosial di desa atau kelurahan juga menjadi sumber informasi. 

Mereka memiliki akses ke platform SIKS NG yang menampilkan daftar calon penerima. Jika di SIKS NG muncul keterangan “Siap Salur,” artinya data Anda sudah siap diproses untuk pencairan. 

Setelah itu, Anda hanya perlu menunggu top-up saldo di KKS atau jadwal penyaluran di kantor pos, tergantung mekanisme yang ditetapkan.

Kementerian Sosial saat ini gencar melakukan validasi data guna memastikan PKH benar-benar tepat sasaran. 

KPM yang sebelumnya hanya menerima Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) bisa naik kelas ke PKH jika memenuhi kriteria, seperti memiliki ibu hamil atau balita. 

Sebaliknya, penerima PKH yang dianggap sudah mampu mungkin akan dialihkan hanya ke BPNT atau bahkan tidak menerima bantuan sama sekali.

Proses validasi ini dapat membuat daftar penerima berubah di setiap tahap. 

Beberapa keluarga melaporkan tiba-tiba mendapat bantuan PKH senilai Rp800.000, meski awalnya hanya menerima sembako. 

Fenomena ini membuktikan bahwa sistem mengecek ulang apakah komponen keluarga rentan sudah terdata dengan benar. 

Pemerintah menegaskan, pergantian penerima semacam ini wajar selama sesuai kriteria miskin dan rentan.

PKH bukan cuma soal menerima uang tunai. Program ini mengharuskan penerima memenuhi sejumlah kewajiban. 

Seperti Ibu hamil wajib memeriksakan kehamilan secara rutin di puskesmas. 

Kemudian Anak usia sekolah mesti terdaftar di lembaga pendidikan formal dan aktif belajar. 

Lansia dan penyandang disabilitas berat disarankan melakukan pemeriksaan kesehatan berkala. 

Jika kewajiban tersebut dilanggar, pemerintah berhak menghentikan bantuan PKH.

Penerima juga disarankan memanfaatkan dana PKH secara bijak. 

Bantuan ini sebaiknya dipakai untuk biaya pendidikan anak, pemenuhan gizi balita, dan kebutuhan esensial lain. 

Dengan begitu, PKH bisa memutus rantai kemiskinan antargenerasi dan meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin.