GP Ansor Kota Tangerang Tuntut Pemkot Segera Berantas Miras dan Prostitusi

Banten.viva.co.id –Pemerintah Kota Tangerang dinilai belum menegakan aturan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 7 tahun 2005 tentang Pelarangan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Keras dan Perda Nomor 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran, belum maksimal ditegakkan.

Demikian disampaikan oleh Ketua Pimpinan Cabang (PC) Gerakan Pemuda (GP) Ansor Kota Tangerang H Midyani, Senin, 4 Maret 2024. 

Hari ini, kata dia, kota Akhlaqul Karimah hanya semboyan semata. Dan Pemkot, terlalu sering menggelar acara-acara seremonial saja.

"Meskipun HUT Kota kemarin menghancurkan ribuan botol miras, nyatanya itu hanya seremonial belaka, kenyataannya, masih ada tempat hiburan, hotel, dan yang lainnya luput dari pengawasan, bahkan terkesan dibiarkan," ungkap pria yang akrab disapa Gus Midyani.

Gus Midyani menyatakan, bahwa penegakan Perda Nomor 7 Tahun 2005 masih lemah. 

Setelah penelusuran di lapangan, masih ada pihak-pihak yang menjual miras dan terkesan dibiarkan oleh Pemkot. Bahkan, tempat-tempat hiburan dan hotel, ditemukan menjual miras.

"Seharusnya, penegakan hukum itu dilakukan tidak tebang pilih. Kami, GP Ansor mendesak Pemkot untuk melakukan pengawasan secara serius. Jadi, kota Akhlaqul Karimah itu tidak hanya menjadi semboyan semata," ujar pria yang akrab disapa Gus Midyani.

Halaman Selanjutnya

Tak hanya itu, Gus Midyani mengatakan, bahwa penegakan hukum itu tidak hanya soal miras saja. Maraknya prostitusi online di Kota Tangerang juga harus segera ditangani.