DPP HKTI Selidiki Kelangkaan Pupuk Subsidi di Cikadu Lebak, Dorong Transparansi Data Penerima
Karena, kata Camellia, bisa saja bukan stok pupuk yang langka melainkan masalah data petani serta masalah di distribusi tingkat toko atau agen yang tidak tepat sasaran.
"Jangan sampai yang tidak berhak mendapat pupuk subsidi dimasukkan ke data calon penerima," ujar Camellia.
Selain itu, ia juga meminta pemerintah untuk meningkatkan anggaran pupuk subsidi demi meningkatkan hasil tani yang berkualitas dan mendukung usaha budidaya tanaman atau ketahanan pangan sebagaimana yang sering disampaikan Presiden Joko Widodo.
"Anggaran ditambah lagi kalau memang serius mendukung ketahanan pangan kita. Ketahanan pangan gagal kalau pupuk tidak optimal karena kualitas hasil tani dipengaruhi dari pemupukan kita juga," beber Camellia.
Sebelumnya diberitakan, adanya kelangkaan dan kekacauan penyaluran pupuk bersubsidi ke masyarakat di Desa Cikadu, Cibeber mengundang memantik kritik relawan Joko Widodo (Jokowi) dari Barisan Jalan Perubahan (Bara JP) Provinsi Banten.
Menurut Bara JP Banten pemerintah atau penegak hukum harus turun tangan untuk memperbaiki pola distribusi yang diduga dimonopoli oleh oknum kepala Desa.
"Saya meminta kepada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak untuk memperbaiki sistem distribusi distribusi pupuk bersubsidi karena adanya laporan masyarakat tentang PT monopoli distribusi. Apalagi harus menebusnya dengan harga yang mahal," Kata Ketua Bara JP Banten, Jupentri Nainggolan.
