Mirip Gudang, Komisi III DPR RI Minta Kejagung Bangun Rumah Dinas Kejari Lebak
Selain itu, tamu yang akan berkunjung pun bisa melihat ruangan tamu ataupun dapur, sehingga hal tersebut membuat tidak nyaman dan tidak layak untuk dihuni.
“Ibu Kejari Lebak setiap hari kerja pulang pergi ke rumahnya yang ada di Jakarta naik Commuter Line. Beliau tidak menempati rumah dinasnya, tidak tau apa gara-gara kondisinya yang memang tidak layak ataupun memang memilih untuk pulang pergi,’’ kata salah seorang pekerja honorer di Kejaksaan Negeri Lebak.
Hal yang sama dikatakan oleh Koordinator Lembaga Bantuan Hukum Matahukum Wilayah Banten, Juhaeni, menurutnya rumah tersebut tidak layak dihuni lantaran kodisi yang ukurannya kecil atau tidak standar untuk diisi oleh orang nomor satu di lingkungan Adhyaksa Kabupaten Lebak.
Kata Juhaeni, ini bisa menjadi indicator kegagalan pemerintah Kabupaten Lebak terhadap memberikan fasilitas untuk Lembaga kejaskaan yang merupakan salah satu unsur Forkompimda dibidang penegakan hukum.
“Kegagalan ini jangan sampai dibiarkan, Pemda Lebak harus segera memberikan perhatian agar kelayakan rumah dinas Kajari Lebak segera layak fasilitas. Kalau misalkan yang menjabat Kajari Lebak dari Papua, atau daerah-daerah sebrang. Masa mereka harus pulang pergi,’’ kata Koordinator LBH Matahukum Wilayah Banten, Juhaeni.
“Ironis, ini menjadi cermin buruk bagi Pemda Lebak dalam memberikan fasilitas rumah dinas untuk Forkompimda dalam hal ini rumah dinas Kajari Lebak," katanya.
"Sementara rumah-rumah pribadi pejabat di Lebak dan pengusaha digalian tambang memiliki nilai rumah fantastis harganya. Hal tersebut harus sejalan dengan moto Lebak yang bekerja dengan HATI dan jangan hanya bernilai slogan doang tidak terbukti,’’ tambah Juhaeni.
