Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Kasus suap Rp920 miliar yang menyeret mantan pejabat MA, Zarof Ricar, tuai kontroversi. Jaksa diduga menyembunyikan asal-usul dana. Desak Jampidsus Dicopot

Hak imunitas jaksa dinilai menghambat proses hukum. Pakar hukum pidana UPH menegaskan perlunya judicial review agar aturan ini tidak menjadi penghalang keadilan.

Kini, minyak jelantah jangan kamu buang, karena bisa mendapat cuan dari mengumpulkannya. Nantinya uang hasil penukaran minyak bekas pakai dikumpulkan.

Pihak Ted Sioeng, terdakwa kasus dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan Bank Mayapada menilai tuntutan jaksa penuntut umum yang berpegang pada satu bukti.

Polda Banten menangguhkan penahanan lima orang anak yang berhadapan dengan hukum. Dimana, mereka dianggap terlibat dalam pembakaran kandang ayam PT Sinar Ternak Sejahtera

Pembongkaran pagar laut di perairan Paljaya Segarajaya, Kecamatan Tarumajaya, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat dihentikan sementara hingga batas waktu yang belum ditentukan.

Dua oknum anggota Polri lolos dalam operasi tangkap tangan atau OTT kasus korupsi yang dilakukan tim Kortas Tipidkor Polri dan KPK di Sumut

Sekjen DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji membantah kabar yang beredar di media sosial terkait upaya pelengseran Bahlil Lahadalia dari ketua umum Golkar

Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa dirinya adalah satu-satunya Ketua Umum Partai Golkar yang pernah makan beras subsidi. 

Pelatih Timnas Indonesia U-20, Indra Sjafri jadi sasaran kritik. Itu terjadi usai anak asuhnya kalah 0-3 dari Timnas Iran U-20 dalam pertandingan Grup C Piala Asia U-20.

Dengan segudang prestasi yang berhasil dicapai, Helldy meninggalkan warisan berharga yang siap menjadi fondasi bagi kemajuan Cilegon ke depan, meski tampuk kepemimpinan a

Kini, minyak jelantah jangan kamu buang, karena bisa mendapat cuan dari mengumpulkannya. Nantinya uang hasil penukaran minyak bekas pakai dikumpulkan.

Hak imunitas jaksa dinilai menghambat proses hukum. Pakar hukum pidana UPH menegaskan perlunya judicial review agar aturan ini tidak menjadi penghalang keadilan.