Qou Vadis Pilkada

Evaluasi sistem tersebut perlu dilakukan selama masih ada dalam koridor yang seharusnya. Ada banyak cara untuk memperbaiki sistem pemilihan kepala daerah yang free and fair serta ada kontestasi politik yang free. 

Biaya politik yang besar itu salah satunya dikarenakan karena Penegakan Hukum yang tidak jalan sehingga terjadi money politic yang gila-gilaan.

Selain itu apabila kita lihat dari sisi sosial budaya yang kita anut di Indonesia, masyarakat belum semuanya sadar akan pentingnya suara rakyat dalam kegiatan pesta demokrasi sehingga masih ada suara yang tidak terpakai dan tidak sedikit pula suara yang rusak dan tidak sah sehingga mengakibatkan golput.

Kedudukan DPRD 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bertugas sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

DPRD memiliki peran penting dalam tata kelola pemerintahan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Salah satu tugas DPRD adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk tingkat provinsi atau kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk tingkat kabupaten/kota.

Halaman Selanjutnya

Wewenang ini menempatkan DPRD sebagai lembaga yang turut menjaga stabilitas dan akuntabilitas pemerintahan daerah. Namun, dengan munculnya wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD, muncul pula perdebatan terkait demokrasi dan akuntabilitas publik.