Mahasiswa Kritik Kualitas Pendidikan, Dindik Banten Diminta Bertanggung Jawab
- Hasil AI
VivaBanten – Mahasiswa kritik data kualitas pendidikan di Provinsi Banten. Dimana, angka melek huruf (AMH) sebesar 99,95 persen hanya selisih tipis dibandingkan Papua yang berjumlah 99,72 persen.
Seharusnya pemerintah, baik daerah maupun pusat, mengedepankan kualitas pendidikan, baik dari daya tampung sekolah, infrastruktur hingga jumlah guru.
Karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh anak bangsa dan telah menjadi tanggung jawab pemerintah.
"Selisih antara Papua dan Banten hanya sekitar 0,23 poin persen. Fakta ini menunjukkan bahwa indikator melek huruf tidak lagi cukup memadai untuk dijadikan ukuran utama keberhasilan pendidikan daerah pada tahun 2026," ujar Ketua Institut Mahasiswa Desa (IMD) untuk Indonesia, Abroh Nurul Fikri, Rabu, 03 Juni 2026.
Menurutnya, jangan sampai AMH yang tinggi, tapi kualitas pendidikan di Banten maupun seluruh Indonesia tidak terjamin kualitasnya atau malah kalah dengan Sekolah Rakyat (SR) yang tengah digaungkan Presiden Prabowo Subianto.
Seperti Jepang dan negara maju lainnya yang tidak lagi berkutat pada angka buta huruf, tapi sudah menjaga kualitas pendidikannya demi menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bisa bersaing ditingkat global.
Mahasiswa Uniba Mengajar di Madrasah.
- Universitas Bina Bangsa
"Sebuah daerah dapat memiliki AMH mendekati 100 persen, tetapi tetap menghadapi persoalan serius berupa rendahnya kualitas pembelajaran, tingginya angka putus sekolah, atau ketimpangan akses pendidikan," terangnya.
Khususnya di Banten, dari 84,38 persen pelajar di Banten bisa mengakses internet, namun baru 20,11 persen yang menikmati laptop maupun komputer. Dindik Banten sebagai pihak yang bertanggung jawab mengenai dunia pendidikan, dianggap mahasiswa belum bisa memberi akses yang rata bahu pelajar.
"Temuan ini mengindikasikan adanya kesenjangan signifikan akses perangkat pendukung pembelajaran digital. Rendahnya akses komputer dapat menjadi hambatan serius bagi peningkatan kualitas pendidikan di masa depan," tuturnya.
Keterbukaan data pendidikan di wilayah Banten menjadi faktor utama lambatnya pembangunan SDM bagi generasi penerus bangsa.
Sehingga, mahasiswa meminta tanggung jawab Dindik Banten untuk meratakan pendidikan bagi seluruh pelajar, agar tidak ada lagi angka putus sekolah, fasilitas pendidikan, guru hingga laptop atau komputer.
"Dalam prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, transparansi tidak hanya berarti membuka data, tetapi juga menyediakan ruang bagi pejabat yang berwenang untuk menjelaskan, mempertanggungjawabkan, dan menjawab pertanyaan publik secara terbuka," jelasnya.
