DNA dan Masa Depan Pembuktian Hukum di Indonesia
- Istimewa
VivaBanten – Penggunaan teknologi Deoxyribo Nucleic Acid (DNA) dalam sistem peradilan pidana Indonesia dinilai menjadi langkah penting menuju penegakan hukum yang lebih objektif, akurat, dan berkepastian hukum. Hal tersebut mengemuka dalam sidang terbuka Program Doktor Ilmu Hukum (S3) Pascasarjana Universitas Borobudur, Kamis, 21 Mei 2026.
Melalui disertasi berjudul, Formulasi Pembuktian Berbasis Tes DNA dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum Guna Terciptanya Kepastian Hukum di Indonesia, AKP Dr. Bachtiar Noprianto S.H, M.H menyoroti pentingnya pembaruan sistem pembuktian hukum pidana yang mampu menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.
Dalam pemaparannya, Bachtiar menyebut sistem pembuktian pidana di Indonesia masih didominasi alat bukti konvensional seperti keterangan saksi, surat, petunjuk, dan pengakuan tersangka. Menurutnya, kondisi tersebut kerap memunculkan perbedaan tafsir hingga berujung pada kesalahan penegakan hukum (miscarriage of justice).
“Pembuktian berbasis DNA bukan sekadar kemajuan teknologi, tetapi bagian dari upaya menghadirkan keadilan yang lebih objektif dalam sistem hukum pidana,” ujar Bachtiar saat mempertahankan disertasinya, Kamis, 21 Mei 2026.
Ia menjelaskan, teknologi DNA mampu mengidentifikasi pelaku maupun korban dengan tingkat akurasi tinggi melalui analisis materi genetik manusia. Selain sulit dimanipulasi, hasil pemeriksaan DNA juga dinilai dapat memperkuat proses penyidikan dan memberikan kepastian hukum yang lebih baik.
Meski telah digunakan dalam sejumlah perkara besar di Indonesia melalui keterangan ahli maupun alat bukti surat, keberadaan DNA hingga kini belum diatur secara eksplisit sebagai alat bukti mandiri dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
Menurut Bachtiar, kondisi tersebut menimbulkan kekosongan hukum yang berpotensi memicu perbedaan penafsiran di tingkat penyidikan maupun persidangan. Karena itu, ia mendorong adanya regulasi khusus yang mengatur penggunaan tes DNA dalam proses peradilan pidana.
Polisi Olah TKP Lokasi Pembunuhan.
- Polresta Serkot
“Dalam negara hukum modern, pembuktian tidak lagi cukup hanya mengandalkan pengakuan dan kesaksian, tetapi juga harus ditopang ilmu pengetahuan,” tuturnya.
Selain menyoroti aspek hukum, Bachtiar juga menekankan pentingnya perlindungan data pribadi dalam penerapan teknologi DNA. Ia menilai pengumpulan dan penyimpanan data genetik masyarakat harus dilakukan secara ketat agar tidak menimbulkan penyalahgunaan data.