Kabar Gembira, PKH Januari 2025 Ternyata Cair Lebih Cepat, KPM Bersiap Terima 3 Bantuan Tambahan
Banten.viva.co.id –Program Keluarga Harapan (PKH) kembali menjadi tumpuan jutaan keluarga kurang mampu di Indonesia pada 2025.
Selain bantuan tunai reguler, pemerintah mengumumkan tiga program tambahan bagi KPM PKH dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).
Ketiganya mencakup makan bergizi gratis untuk anak sekolah, cadangan beras 10 kg, serta BLT BBM yang masih dalam tahap finalisasi.
Kementerian Sosial sempat menyinggung rencana pencairan PKH dan BPNT di awal 2025.
Namun, belum ada tanggal pasti apakah penyaluran dimulai Januari atau bergeser ke Februari.
Beberapa pendamping sosial mengecek status di platform SIKS NG pada 5 Januari, dan ternyata masih menampilkan data periode akhir 2024.
Artinya, penyaluran PKH dan juga BPNT tahap 1 tahun 2025 belum muncul di sistem.
Beberapa penerima juga melaporkan belum memperoleh sisa pencairan 2024.
Ada yang baru menemukan saldo di awal Januari 2025, menandakan proses tahun lalu masih berjalan.
Pemerintah meminta KPM bersabar. Jika data Anda belum terupdate, cek berkala melalui pendamping desa atau operator setempat.
Proses penyaluran PKH dan BPNT Januari 2025 mengandalkan data tunggal sosial ekonomi yang tengah digarap Badan Pusat Statistik (BPS).
Data ini menggabungkan DTKS, data Pertamina, data PLN, dan data lain. Jika sudah final, diharapkan bansos lebih tepat sasaran.
Kementerian Sosial juga memverifikasi lapangan untuk memastikan penerima masih memenuhi syarat.
Jika seorang KPM dianggap telah mandiri, bantuannya akan dialihkan kepada keluarga lain yang lebih berhak.
Tiga Bansos Tambahan 2025
1. Program Makan Bergizi Gratis
Bansos ini ditujukan bagi anak sekolah, khususnya yang berasal dari keluarga kurang mampu.
Pemerintah menyediakan satu porsi makanan bergizi seharga sekitar Rp10.000 per anak, meski nominalnya bisa bervariasi antarwilayah.
Rencananya, tiga juta siswa akan menerima manfaat ini pada tahap awal, yakni Januari, Februari, dan Maret.
Tidak semua anak mendapat jatah, karena pemerintah menerapkan kriteria tertentu untuk menyeleksi penerima. Program ini diharapkan meningkatkan gizi dan konsentrasi belajar anak.
2. Cadangan Beras 10 kg
Selama 2024, pemerintah menyalurkan beras 10 kg kepada KPM, termasuk PKH dan BPNT.
Pada 2025, program ini dilanjutkan, meski jumlah penerimanya dikabarkan menurun.
Sebelumnya, ada 22 juta keluarga yang mendapatkan jatah, tetapi tahun ini kemungkinan hanya 16 jutaan.
Hal itu terkait penyesuaian data dan ketersediaan stok. Presiden Prabowo Subianto merestui penyaluran beras hingga enam bulan, meski teknis setiap bulannya masih diramu.
Beberapa keluarga mungkin menerima selama dua bulan pertama (Januari-Februari), lalu dilanjutkan empat bulan berikutnya tergantung kondisi.
3. BLT BBM
Subsidi BBM akan mengalami penyesuaian di 2025, sehingga muncul wacana BLT BBM.
Mekanisme bantuannya terbagi dua yakni subsidi komoditas (barang) dan subsidi tunai.
Nominal BLT BBM belum dipastikan pemerintah, meski rumor beredar menyebut angka Rp300.000 hingga Rp600.000 per keluarga.
Kementerian Keuangan masih menunggu data tunggal sosial ekonomi sebelum menetapkan penerima.
Jika KPM PKH-BPNT memenuhi kriteria kemiskinan dan tercatat di data itu, ada peluang besar mendapat BLT BBM.
Pendamping sosial mengecek SIKS NG untuk memantau penyaluran Bansos PKH-BPNT 2025.
Hingga awal Januari, sistem masih menampilkan periode salur lama (akhir 2024), menandakan data tahun ini belum dirilis.
Pihak Kementerian Sosial disebut-sebut masih menyiapkan berkas, menunggu finalisasi BPS, dan menyesuaikan hasil verifikasi lapangan.
Beberapa penerima di akhir 2024 mengaku belum mencairkan dana mereka. Bagi KPM yang penyalurannya lewat PT Pos, biasanya ada batas waktu penarikan.
Jika tak sempat mengambil sebelum batas itu, dananya dikembalikan ke kas negara.
Sedangkan mereka yang menerima melalui KKS masih bisa menarik saldo, karena bank umumnya memberi tenggat lebih lama. Pastikan saja saldo masih tercatat aktif dan belum ditarik.
Penerima PKH wajib terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), tergolong miskin, dan memiliki komponen tertentu.
Sementara itu komponen penerima kategori Ibu hamil harus rajin memeriksakan kehamilan. Anak sekolah wajib aktif belajar.
Selanjutnya Lansia dan disabilitas berat memerlukan pemantauan berkala. Jika kewajiban tak terpenuhi, dana PKH bisa ditunda.
Kabar baiknya, warga baru yang ditemukan tergolong miskin rentan bisa diusulkan menjadi penerima.
Begitu pula dengan BPNT yang memprioritaskan keluarga kesulitan ekonomi demi menjamin pasokan pangan.
Keduanya, baik PKH maupun BPNT, dirancang mengatasi kemiskinan struktural dan memastikan gizi serta pendidikan terpenuhi.
Program PKH dan BPNT masih menjadi andalan pemerintah menekan angka kemiskinan.
Nah, itulah tadi informasi tentang PKH Januari 2025 yang dikabarkan akan segera cair ke rekening penerima manfaat.
