Cegah TPPO, Imigrasi dan BP3MI Banten Optimalkan Desa Binaan
- istimewa
VIVA Banten - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Banten dan Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) Banten menandatangani Perjanjian Kerjasama tentang Optimalisasi Kolaborasi Desa Binaan, Selasa, 18 November 2025.
Dalam kerjasama itu difokuskan terkait memperkuat pencegahan dan penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM).
Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Banten, Felucia Sengky Ratna mengatakan, dengan kerjasama ini program Desa Bunaan akan lebih dioptimalkan dalam pencegahan TPPO.
"Ini langkah strategis dan konkret, dengan menyatukan sumber daya dan jaringan Desa Binaan kami, kami dapat membangun benteng pertahanan yang lebih kuat di tingkat komunitas. Imigrasi memiliki kewenangan di pintu keluar masuk negara, sementara BP3MI memiliki jangkauan hingga ke calon Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan keluarganya. Sinergi ini akan memutus mata rantai TPPO dan TPPM dari hulu," katanya.
Adapun beberapa poin dalam kerjasama tersebut seperti, sinergitas pelaksanaan tugas dan fungsi dalam rangka perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI), pertukaran dan pemanfaatan data atau informasi terjadinya TPPO dan TPPM pada Desa Binaan Imigrasi.
Kemudian, peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) melalui pelatihan bersama, hingga sosialisasi dan edukasi bersama kepada masyarakat desa binaan imigrasi.
Sementara itu, Kepala BP3MI Banten, Budi Novijanto menyebutkan, hingga saat ini masih banyak korban TPPO dan TPPM berawal dari niat untuk menjadi Pekerja Migran Indonesia secara tidak prosedural.
"Masih banyak kasus korban TPPO, sehingga melalui kerja sama ini, kami ingin memperkuat proteksi kepada calon PMI di desa-desa, memberikan mereka alternatif dan pengetahuan untuk bermigrasi secara aman dan legal. Desa Binaan yang kami kelola bersama akan menjadi model desa yang sadar dan tangguh menghadapi ancaman kejahatan ini," ungkapnya.
