Ada 492 Bupati dan Walikota Indonesia Berkumpul di Kota Cilegon
- Pemkot Cilegon
Lanjut Helldy, sampai saat ini sudah ada 50 kota dan kabupaten, enam instansi pemerintah pusat, serta Kementerian Lingkungan Hidup Korea Selatan dan pemerintah kota di Jepang, belajar sekaligus memberikan dukungan terhadap implementasi pengelolaan teknologi BBJP.
"Ini merupakan informasi sekilas yang dapat kami sampaikan yang nantinya akan kami bahas lebih lanjut melalui pelaksanaan CSS XXII tahun 2024 di Kota Cilegon," ungkapnya.
Diketahui, AKKOPSI berdiri pada 22 Oktober 2009 yang dideklarasikan oleh 10 wali kota melalui Deklarasi I Jambi. AKKOPSI dibentuk sebagai tindak lanjut dari Resolusi Sidang Umum PBB No. 61/192 Tahun 2008 mengenai International Year of Sanitation untuk meningkatkan kepedulian pentingnya sanitasi dalam pembangunan kesehatan dan kesejahteraan penduduk.
Selain Sekum AKKOPSI, hadir pula Dirjen P2P Kemenkes RI dr. Maxi Rein Rondonuwu, Dirjen Bina Bangda Kemendagri Restuardy Daud, Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan Teguh Hadi, Sesditjen P2P Kemenkes RI dr. Yudhi Pramono, Ketua Umum PP HAKLI
Arif Sumantri, Pj Bupati Minahasa Tenggara Ronald Teddy Hendra Sorongan.
