Wamensos Ajak Kampus di Banten Terlibat Aktif dalam Pengentasan Kemiskinan Ekstrem
- Yandi Sofyan/banten.viva.co.id
Banten .viva.co.id – Wakil Menteri Sosial ( Wamensos ) RI Agus Jabo Priyono menyampaikan tingginya angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten mengharuskan perlu berkolaborasi dengan berbagai sektor, termasuk kampus guna tercapainya pengentasan kemiskinan di tahun 2026.
Pasalnya, diakui Agus Jabo, saat ini secara persentase angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Banten menyentuh angka 3,73 persen atau masuk 8 besar penyumbang kemiskinan ekstrem di Indonesia.
“Jadi dalam hal ini tentunya Kemensos tidak bisa bekerja sendirian. Kita berkolaborasi dengan kementerian yang lain dengan lembaga lain termasuk kampus,” kata Agus Jabo usai menggelar diskusi dengan mahasiswa di Kampus Untirta , Sindangsari, Kabupaten Serang , Banten, Rabu (23 April 2025).
Ia menjelaskan, saat ini Presiden Prabowo menargetkan kemiskinan ekstrem di daerah yang memiliki rataan presentase 3,17 juta orang agar bisa rampung menjadi 0 persen pada tahun 2026 mendatang.
Untuk itu, Agus Jabo menekankan pentingnya sinergitas antara pemerintah dan lembaga pendidikan dalam menciptakan masyarakat yang mandiri dan produktif.
“Karena kampus punya lembaga pengabdian masyarakat dan rata-rata mereka juga punya desa-desa binaan, nah di situ nanti kita akan membuat program bersama dalam rangka melakukan pemberdayaan masyarakat. Kita harus ingin produktif masyarakat, bisa mandiri, memiliki penghasilan sendiri sehingga hidupnya sejahtera, ga menunggu terus bantuan sosial pemerintah,” ungkapnya.
“Saya tidak hanya ke Untirta. Tapi juga sudah berkeliling ke kampus yang lain dalam rangka mengajak kampus untuk terlibat aktif dan berkolaborasi dengan Kemensos dalam rangka pengentasan kemiskinan,” sambung Agus Jabo.
Agus Jabo menyampaikan, dari indikator Badan Pusat Statistik (BPS), masyarakat penempatan Rp400.000 per bulan masuk ke dalam kategori miskin ekstrem, sementara masyarakat penempatan Rp600.000 per bulan masuk ke dalam kategori miskin biasa.
Ia pun menegaskan, pemerintah memiliki komitmen untuk menekan angka kemiskinan biasa di bawah 5 persen di Indonesia pada tahun 2029 dengan menyiapkan berbagai program sebagai strategi pemecahan rantai kemiskinan.
“Program seperti Sekolah Rakyat (SR) dan Koperasi Merah Putih telah diluncurkan sebagai strategi memotong rantai kemiskinan. Sekolah Rakyat bahkan dirancang dalam bentuk sekolah berasrama untuk mencetak agen perubahan di komunitas,” tandasnya.
