Perubahan KUHAP oleh DPR Berpotensi Ganggu Keseimbangan Penegakkan Hukum di Indonesia

Selain itu, ada juga wacana merubah sistema pra peradilan dengan hakim komisaris dalam RUU KUHAP yang sedang dibahas DPR RI.

Dimana, penangkapan seseorang harus meminta persetujuan dari hakim komisaris untuk menangkap seseorang yang dianggap sebagai terpidana atau penjahat. 

Menurut para akademisi dari Untirta dan UIN Banten, sistem pra peradilan tetap dipertahankan, namun waktu persidangan diperpanjang, seperti dari tujuh hari menjadi 14 hari sidang, agar cukup waktu untuk melakukan pembuktian.

"Pra peradilan akan diganti dengan hakim komisaris. Sistem pra peradilannya ini yang melakukan pengawasan pada tingkatan penyidikkan maupun penuntutan itu diperkuat, misal dari hakim tunggal menjadi majelis hakim," jelasnya.