Strategi KKP Memaksimalkan Pengawasan Laut Dalam Menjaga Ekosistem WPPNRI 718

Banten VIVA - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mempertegas penjagaan kedaulatan laut Indonesia. Pengawasan intensif terus digalakkan demi melindungi kekayaan sumber daya kelautan dan perikanan dari ancaman illegal fishing.

Hal ini dilakukan terutama di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia (WPPNRI) 718 yang meliputi Laut Aru, Laut Arafura, dan Laut Timor bagian timur—perairan dengan potensi perikanan yang menjadi primadona Indonesia.

Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Pung Nugroho Saksono mengatakan, bahwa pengawasan di perairan Arafura terus diperkuat melalui berbagai strategi seperti operasi kapal pengawas, patroli udara menggunakan pesawat Airborne Surveillance, serta pengawasan kepatuhan di pelabuhan perikanan menjadi langkah-langkah utama yang ditempuh.

"Wilayah WPPNRI 718 sangat strategis karena berbatasan langsung dengan tiga negara, yakni Australia di selatan, Timor Leste di barat, dan Papua Nugini di timur. Hal ini menjadikan pengawasan ekstra diperlukan untuk melindungi sumber daya perikanan nasional dari ancaman penangkapan ikan ilegal," kata, Minggu, 24 November 2024.

Aparat PSDKP tak gentar dengan ancaman kapal asing yang kerap menjadikan Laut Arafura, sebagai praktik illegal fishing. Untuk itu, KKP secara rutin menggelar operasi terpadu dengan melibatkan kapal pengawas yang disupport dengan teknologi modern seperti drone serta sistem pemantauan kapal vessel monitoring system (VMS).

"Upaya pengawasan juga difokuskan di pelabuhan perikanan untuk memastikan hasil tangkapan yang masuk sesuai dengan ketentuan dan perizinan yang berlaku," ujarnya.

PSDKP menetapkan WPPNRI 718 merupakan salah satu prioritas pengawasan karena perairan tersebut rawan illegal fishing.