Mahasiswa Anti Korupsi Gelar Demo, Tuntut KPK Tinjau Ulang Kasus Lucianty

Banten VIVA - Ratusan massa yang tergabung dalam Fraksi Mahasiswa Anti Korupsi (FMAK) menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin, 29 Juli 2024.

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa menuntut agar KPK kembali mengusut dan meninjau kembali, kasus korupsi yang menjerat Lucianty, Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) terpilih periode 2024-2029.

"Kami berada di gedung KPK untuk menyuarakan aspirasi kita terhadap tindak pidana korupsi yang menjerat calon bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) atas nama Lucianty," kata Koordinator Lapangan FMAK, Luthfi Buaklofin.

Dimana, Lucianty mengundurkan diri dari jabatannya saat ini, lantaran akan maju sebagai Bupati Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Sumatera Selatan pada pilkada serentak 2024.

Dalam hal ini, FMAK memberikan ultimatum kepada KPK agar meninjau kembali pada kasus suap DPRD Kabupaten Muba 2015 lalu yang dinilai tidak sesuai sanksi hukumannya.

"Lucianty ini hanya menjalani hukuman 1,5 tahun saja. Padahal hukuman bagi pelaku korupsi di Indonesia telah tertuang dalam UU no 20 tahun 2001 Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2,".

"Setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara di pidana penjara seumur hidup, paling singkat 4 tahun, dan paling lama 20 tahun" jelasnya.

Lucianty, terjerat tindak pidana korupsi yang terbukti dalam OTT KPK kasus suap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah tahun 2014 dan Pengesahan APBD Kabupaten Muba 2015.

"Jika Lucianty berhasil berkuasa sebagai Bupati Muba, maka pelaku akan mengatur undang-undang. peraturan, dan kebijakan yang dihasilkan agar berpihak kepada kepentingan ekonomi dirinya semata," ujarnya.

Dengan begitu, semua partai harus menjaga integritas sehingga merekomendasi calon harus yg bersih dari catatan hukum.

"Money politic dalam calon pemimpin harus diharamkan maka harus KPK turun tangan dalam mengawasi para elite terutama ketua partai," ungkapnya.