Kasus Sengketa Lahan DJHA Baros, Pengadilan Tinggi Banten Tegaskan Bakal Objektif

Banten.Viva.co.id - Proses banding terkait sengketa lahan Durian Jatohan Haji Arif (DJHA) Baros, Kabupaten Serang, Banten, sedang bergulir di Pengadilan Tinggi (PT) Banten. Ada Atmawijaya, kemudian Sabarto Saleh yang mengajukan banding paska putusan NO di Pengadilan Negeri Serang.

Memori banding telah diterima Pengadilan Tinggi Banten pada, Senin 10 Juni 2024 lalu dan akan diputuskan sesuai jadwal Pengadilan Tinggi Banten, yakni 15 hari setelah diterimanya memori banding tersebut.

Terkait kasus sengketa lahan DJHA, pihak Pengadilan Tinggi Banten akan memutuskan perkara secara obyektif sesuai fakta yang ada. Humas PT Banten, Posman Bakara, yang dijumpai wartawan di kantornya, Rabu 19 Juni 2024 menegaskan, majelis hakim tidak bisa diintervensi oleh siapapun.

Posman Bakara menerangkan, begitu masuk banding dari yang berperkara, lalu ditetapkanlah majelis hakimnya oleh Pimpinan PT Banten. Selanjutnya, dilakukan proses-proses penyelesaian perkara.

"Kalau persidangannya, akan dilaksanakan pada putusan pengadilan. Apakah Hakim bisa diintervensi pimpinan? Itu tidak bisa, bahkan oleh siapapun termasuk tokoh sekalipun," tegas Posman Bakara, yang juga sebagai salah satu Hakim Tinggi di PT Banten, Rabu, 19 Juni 2024.

Lanjut Posman, pimpinan selalu menegaskan agar para hakim mematuhi Perma 7, 8, 9. Perma 7 soal kedisplinan, Perma 8 tentang pembinaan dan pengawasan lalu perma 9 tentang penanganan pengaduan.

"Jadi kita sangat hati-hati, apalagi ini menyangkut keterlibatan tokoh masyarakat. Kalau kita bisa diintervensi, ya gawat. Sekalipun di demo, kami tidak bisa diintervensi. Jangankan bertemu dengan tamu, sekalipun tokoh masyarakat, bertemu dengan Forkompinda pun Ketua PT akan kita dampingi. Jangan sampai ada titipan-titipan yang memengaruhi Majelis Hakim," ujarnya.

Disinggung soal kehadiran Abuya Muhtadi bersama Atmawijaya (orang yang berperkara) paska gugatannya ditolak PN Serang, Posman Bakara yang didampingi Gatot Susanto mengaku, kehadirannya hanyalah sebagai tamu yang bersilaturahmi ke PT Banten. Setiap orang bisa datang ke PT Banten, tapi mereka tidak bisa memasuki ruang pribadi hakim atau ruang pribadi pimpinan.

"Beliau (Abuya Muhtadi) diterima disini di ruang tamu terbuka, jadi setiap tamu itu hanya sampai sini (ruang tamu terbuka)," katanya.

"Saat itu mereka diterima beberapa orang, termasuk Ibu Ketua, apakah itu salah? Karena mereka diterima di ruang tamu terbuka, dan kehadirannya bersilaturahmi. Kecuali di ruang pribadi para hakim atau di ruang pribadi Ibu Ketua," imbuhnya.

Sementara Gatot Susanto yang juga Hakim Tinggi di PT Banten menambahkan, jika kehadiran tokoh agama itu tidak sedikitpun menyinggung perkara yang sedang ditangani.

Gatot mengakui, yang datang saat itu berjumlah antara tiga sampai empat orang, termasuk Abuya Muhtadi dan Atmawijaya. Namun pihaknya mengaku tidak tahu jika mereka adalah orang yang tengah berperkara.

"Saya selaku humas diminta Ibu Ketua untuk mendampingi beliau, dan saat itu para tamu diterima di ruang tamu terbuka. Sepengetahuan kami saat itu tidak ada pembicaraan terkait perkara, sifatnya silaturahmi saja," beber Gatot Susanto.

Berdasarkan informasi yang dihimpun, kasus banding DJHA tercatat pada nomor perkara 122/Pdt/2024/PT-BTN. Kasus ini ditangani oleh Ahmad Rifai SH, MH selaku Ketua Majelis Hakim dan dua hakim lainnya, yakni Kusriyanto SH, MH dan Lendriyati Yanis, SH, MH. Sedangkan jadwal sidang putusan telah ditetapkan pada Selasa, 25 Juni 2024 mendatang.

Sebelumnya diberitakan, kunjungan Abuya Muhtadi Dimyathi yang didampingi Atmawijaya ke Pengadilan Tinggi Banten pada Senin, 20 Mei 2024 mengundang rasa prihatin.

Lantaran Atmawijaya, orang yang saat ini tengah berperkara di PT Banten, terkait sengketa lahan DJHA versus Sabarto Saleh, orang yang mengaku sebagai pemilik AJB sekaligus SHM lahan seluas 1.937 persegi Persil nomor 006, Blok Koprah di Kecamatan Baros.

Kehadiran Atmawijaya bersama Abuya Muhtadi terjadi pasca PN Serang memutus NO (Niet On vankelijke verklaard) atau menolak gugatan perkara nomor 102/Pdt.G/2023/PN tersebut.

Dalam surat keputusan tersebut Majelis Hakim PN Serang yang diketuai oleh Rendra, SH, MH menolak gugatan sengketa lahan seluas 1.937 meter persegi tersebut karena dinilai cacat formil.

"Mengadili, dalam provisi menolak gugatan provisi Tergugat I dan Tergugat II, dalam Eksepsi - enyatakan eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat III tidak dapat diterima; dalam pokok erkara menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet On vankelijke verklaard)," demikian tertuang dalam dokumen Putusan Pengadilan Negeri Serang, tertanggal 14 Mei 2024.