Skema Baru, Pencairan Subsidi BLT BBM 2025 Makin Dekat! Bahlil Pastikan Data Rampung 98 Persen

Banten.viva.co.id –Pemerintah kian mantap menggelar skema subsidi bahan bakar minyak (BBM) baru pada tahun 2025. 

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, memastikan data penerima sudah hampir rampung. 

Progres penyusunan data penerima bahkan mencapai 98 persen dan rencananya akan diumumkan dalam waktu dekat. 

Sejumlah pihak menilai, kebijakan ini akan menjadi terobosan besar agar subsidi BBM benar-benar menyasar golongan yang paling membutuhkan.

Bahlil menekankan perlunya menghindari tumpang tindih data penerima. 

Selama ini, informasi dari berbagai instansi cenderung berbeda-beda. 

Pertamina punya data tersendiri tentang pengguna BBM bersubsidi, PLN menyimpan catatan konsumsi listrik, sementara Kementerian Sosial memiliki basis data penerima bantuan lain. 

Kini, semua data itu disatukan di Badan Pusat Statistik (BPS) agar penyusunan penerima subsidi lebih tepat. Menurut Bahlil, 

“Datanya jangan sampai tumpang tindih. Selama ini, data dari Kemensos, Pertamina, hingga PLN saling berbeda. Sekarang semua digabung lewat satu pintu di BPS," katanya. 

Ia juga menyebut upaya ini sudah dilakukan tiga kali perubahan data supaya hasilnya lebih akurat. 

“Kita tidak mau salah sasaran. Masa subsidi diberikan kepada pihak yang tak berhak,” ujarnya. 

Dengan progres 98 persen, pemerintah menargetkan skema baru bisa segera diumumkan.

Walau belum ada tanggal pasti, Bahlil menegaskan hal ini siap terlaksana tahun ini.

Berdasarkan pernyataan Bahlil, skema subsidi baru untuk BBM tidak akan jauh berbeda dari konsep yang pernah ia paparkan. 

Inti dari “skema blending” itu adalah penggabungan dua pendekatan yakni bantuan langsung tunai (BLT) dan subsidi langsung pada barang. 

Dalam sistem ini, sebagian warga akan menerima BLT BBM, sementara kelompok lain seperti angkutan umum atau ojek online (ojol) tetap mendapat BBM bersubsidi. 

Tujuannya agar bantuan lebih merata dan menyesuaikan kebutuhan masing-masing kelompok.

Selama ini, subsidi BBM kerap dinikmati semua lapisan masyarakat, termasuk yang tergolong mampu. 

Padahal, maksud utama subsidi adalah membantu golongan berpenghasilan rendah. Dengan skema blending, pemerintah meyakini hanya mereka yang benar-benar membutuhkan yang akan mendapat dana tunai. 

Di sisi lain, transportasi publik tetap memerlukan subsidi barang demi menekan ongkos operasional sehingga tarifnya tidak melonjak.

Pengalaman sebelumnya menunjukkan sulitnya menyalurkan subsidi tepat sasaran karena data penerima tersebar di berbagai lembaga. 

Kementerian Sosial punya catatan Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pertamina mencatat penyaluran BBM bersubsidi, sementara PLN memiliki basis data pengguna listrik bersubsidi. 

Akibatnya, satu warga bisa saja tercatat di beberapa lembaga, atau malah tidak terdeteksi sama sekali. Dengan menyatukan data di BPS, pemerintah ingin meminimalkan peluang kesalahan itu.

Bahlil menuturkan, selama ini kita punya banyak sumber data, tapi tidak terintegrasi. 

Makanya, penyatuan data penting supaya subsidi benar-benar sampai ke sasaran. 

“Sudah tiga kali perubahan dan tinggal sedikit lagi. Kita pastikan data penerima subsidi terbaru ini sudah final," ujarnya. 

Jika data telah sempurna, pemerintah akan mengumumkan detail teknis, termasuk nominal BLT BBM dan cara masyarakat mengaksesnya.

Pemberian bantuan langsung tunai atau BLT dianggap lebih akurat karena penerima dapat memakai dana untuk menutupi kebutuhan dasar lain, misalnya pangan atau biaya sekolah. 

Subsidi BBM dalam bentuk barang sering disalahgunakan oleh warga yang tidak berhak. 

Di sisi lain, banyak keluarga kurang mampu terkendala kenaikan harga, termasuk tarif transportasi. 

BLT BBM diharapkan mengurangi beban mereka sekaligus mengendalikan inflasi.

Pemerintah belum mengumumkan mekanisme resmi pencairan BLT BBM. 

Namun, menilik praktik sebelumnya, ada dua jalur utama yang mungkin digunakan. 

Pertama, transfer langsung ke rekening bagi warga yang sudah memiliki buku tabungan subsidi atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). 

Kedua, penyaluran melalui PT Pos Indonesia bagi mereka yang tidak punya akses perbankan. 

Perangkat kelurahan atau pendamping sosial biasanya menginformasikan jadwal dan tempat pencairan.

Besar kemungkinan, data tunggal sosial ekonomi (DTSE) yang dikelola BPS akan menjadi basis verifikasi warga penerima. 

Kemungkinan juga pemerintah akan melibatkan aplikasi cek bantuan sosial yang sudah dipakai Kementerian Sosial. 

Selain itu, masyarakat dapat mengecek status penerimaan melalui laman resmi Kemsos, atau menunggu pemberitahuan resmi dari kantor desa.

Walau konsep skema blending terbilang menarik, tantangan tetap muncul. 

Pertama, akurasi data. Apabila data tunggal sosial ekonomi belum rampung, penyaluran bisa terhambat. Kedua, pengawasan. 

Bukan tidak mungkin bantuan BBM bersubsidi tetap dimanfaatkan warga yang tidak semestinya, atau BLT BBM salah sasaran. 

Ketiga, sosialisasi. Banyak warga awam yang mungkin belum paham bagaimana cara mengecek kepesertaan atau prosedur pencairan.

Namun, Bahlil menegaskan pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya. Saat data final sudah siap, semua detil teknis akan diumumkan. 

Mulai dari jadwal pencairan, jumlah bantuan, hingga tata cara penyaluran. Ia berharap masyarakat bersabar dan menunggu pengumuman resmi. 

“Kita ingin penyaluran tahun ini tepat sasaran. Jadi kita matangkan data dan skema dulu,” tuturnya.