9 Kriteria yang Tidak Akan Mendapatkan Bansos PKH dan BPNT Tahun 2025

Banten.viva.co.id –Pemerintah menetapkan sejumlah kriteria baru yang membuat beberapa warga tidak lagi berhak mendapatkan bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) di tahun 2025. 

Meski memiliki Kartu Keluarga (KK) dan KTP yang valid, warga yang masuk dalam kategori ini akan dicoret dari daftar penerima bansos.

Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa bansos benar-benar diterima oleh keluarga miskin yang membutuhkan. 

Data penerima kini akan mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE) yang lebih akurat dibandingkan sistem DTKS sebelumnya. 

DTSE dirancang agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran tanpa tumpang tindih data antarinstansi.

Berikut 9 Kriteria Warga yang Tidak Lagi Berhak Menerima Bansos PKH dan BPNT 2025

1. Berpenghasilan di atas UMP atau UMK

Warga dengan pendapatan di atas upah minimum provinsi (UMP) atau kabupaten/kota (UMK) tidak termasuk kategori penerima bantuan.

2. Pensiunan ASN, TNI, dan Polri

Penerima pensiun dari instansi pemerintah dianggap sudah memiliki penghasilan yang mencukupi.

3. Pemilik Usaha atau Pengurus Perusahaan

Warga yang terdaftar sebagai pemilik atau pengurus badan usaha juga tidak akan menerima bansos lagi.

4. Guru Bersertifikasi dan Tenaga Kesehatan

Guru bersertifikasi dan tenaga kesehatan dianggap sudah memiliki penghasilan tetap dan layak.

5. Perangkat Desa Aktif

Perangkat desa yang mendapatkan gaji rutin dari dana APBN atau APBD tidak lagi masuk daftar penerima bantuan.

6. Sudah Mendapat Bantuan Sosial Lain

Warga yang telah menerima bantuan dari program pemerintah lain akan dikeluarkan dari daftar bansos tambahan.

7. Alamat Tidak Ditemukan

Penerima yang alamatnya tidak ditemukan saat penyaluran bantuan atau sudah pindah domisili akan dicoret dari data penerima.

8. Menolak Bantuan Sosial

Warga yang secara langsung menolak menerima bansos akan dihapus dari daftar penerima.

9. Meninggal Duni

Jika penerima meninggal dunia dan tidak ada anggota keluarga yang menggantikannya dalam satu KK, bantuan akan dihentikan.

Budiman Sujatmiko, Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), menegaskan bahwa pemerintah akan lebih fokus pada program pemberdayaan ekonomi mulai tahun 2025. 

Bantuan sosial akan tetap diberikan, tetapi difokuskan untuk kelompok rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, dan keluarga miskin ekstrem.

“Bansos tetap ada, tapi kami akan mengutamakan langkah pemberdayaan agar masyarakat bisa lebih mandiri,” jelas Budiman.

Pemerintah berharap dengan program ini, angka kemiskinan bisa ditekan dan kesejahteraan masyarakat meningkat. 

Selain itu, sistem penyaluran bansos akan terus diperbaiki agar lebih presisi dan tepat sasaran.

Masyarakat diimbau untuk aktif melaporkan jika menemukan penerima bansos yang tidak layak melalui aplikasi Cek Bansos. 

Pelibatan masyarakat sangat penting agar bantuan sosial lebih tepat sasaran dan bermanfaat bagi yang membutuhkan.