PW NU Banten Kutuk Aksi Demo di Kantor PBNU: Akan Ada Kualat yang Menimpa Mereka!

Sekretaris Kareteker PWNU Banten, Ahmad Nuri.
Sumber :

Banten.viva.co.id – Pimpinan Wilayah Nahdlatul Ulaima (PWNU) Provinsi Banten mengutuk tindakan demonstrasi yang dilakukan di depan Kantor PBNU.

Siap Hadapi Pendemo PBNU, Ansor Banser Banten Geram: Biar Kami yang Urus!

Aksi demonstarsi tersebut dilakukan oleh sekelompok massa yang mengatasnamakan 'Aliansi Santri Gus Dur' pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Sekretaris Kareteker PWNU Banten, Ahmad Nuri menyampaikan bahwa mereka yang mendemo PBNU sama dengan mendemo muasis (pendiri) dan ulama-ulama nahdliyin yang telah mendirikan NU sejak 1926 sampai sekarang.

Terpilih Secara Aklamasi, Adam Ma'rifat Siapkan Tiga Fokus Utama Bawa Ansor Banten Gemilang

"Jadi tunggu kualatnya, mereka yang sekarang melakukan demo dan para penyuruh di belakang layar mereka, maka akan ada kualat yang menimpa mereka!" kata Nuri dengan tegas, Sabtu 3 Agustus 2024 malam.

Yang kedua, kata Nuri, PWNU Banten mengharapkan Banser Banten dan seluruh anak muda Banten untuk melawan segala tindakan yang akan merusak marwah dan muru'ah NU.

Adam Ma'rifat Calon Tunggal Ketua GP Ansor Banten 

"Saya berharap, Ansor Banser Banten yang dipimpin Adam Ma'rifat harus bergerak, harus menjaga NU sampai tingkat ranting," ujarnya.

Sebagai kareteker NU Banten, Nuri berharap tidak ada lagi insiden unjuk rasa di depan PBNU karena ini sangat menciderai akhlak, marwah dan muru'ah NU sebagai sebuah entitas bangsa yang selama ini turut andil dalam mendirikan Republik Indonesia. 

Diketahui sebelumnya, sejumlah massa yang tergabung dalam 'Aliansi Santri Gus Dur' melakukan demonstrasi di depan Kantor PBNU pada Jumat, 2 Agustus 2024.

Dalam aksi tersebut, mereka membawa sejumlah spanduk yang berisi tuntutan agar PBNU segera melakukan Muktamar Luar Biasa (MLB).

Mereka juga mendesak agar Ketua Umum dan Sekretaris Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf (Gus Yahya) dan Saifullah Yusuf (Gus Ipul) mundur dari jabatannya karena dinilai telah terlibat dalam politik praktis