Gawat, NCW Menduga Putusan MKMK Akan Masuk Angin dan Belum Bersih dari KKN
"Hukum pidananya lumayan lho, paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),” jelas Hanif memaparkan.
Keputusan MK No 90 yang memberikan karpet merah kepada Gibran Rakabuming Raka, putra sulung Presiden Jokowi telah menyulut kemarahan masyarakat pro-demokrasi dan menimbulkan pro-kontra yang dapat memicu konflik horizontal yang dimulai dari perang opini di media sosial.
Jika kondisi ini terus berkembang dan eskalasi pro-kontra terus meningkat, dikhawatirkan akan terjadi benturan yang akan memperburuk citra pemerintahan Jokowi yang telah dinilai tidak pro demokrasi dan cenderung korup.
DPP NCW menduga keterlibatan para pembantu Presiden Jokowi dalam mengawal hasil putusan MKMK tetap terlihat, bahkan kelihatan lebih massive dengan memunculkan opini-opini kontra terkait “politik dinasti bukanlah sebuah dosa” seperti yang diungkapkan Fahri Hamzah Waketum Partai Gelora pada sebuah acara di televisi nasional.
Oknum-oknum menteri yang diduga “dipercayakan” Jokowi mengatur berjalannya orkestrasi lolosnya Gibran menjadi Capres Prabowo, seperti Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menkominfo Budi Arie Setiadi, Wamendes Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, masih “bekerja keras sesuai arahan pak lurah” menurut sumber informasi terpercaya NCW.
Kuatnya dugaan telah masuk anginnya MKMK, sehingga keputusan yang akan dikeluarkan MKMK Selasa besok akan ‘jauh panggang dari api’ alias tidak akan mengubah Keputusan MK No 90, dan lebih jauh lagi, Anwar Usman tidak akan mendapatkan sanksi berat atas pelanggaran kode etik yang dilakukannya.
Upaya-upaya orkestrasi oleh para pembantu Jokowi masih terus berlangsung, bahkan untuk menjaga agar Prabowo-Gibran tetap berpasangan, telah beredar ajakan aksi 10.000 masa aksi menjaga MK dari relawan Prabowo-Gibran yang menamakan diri ‘Rumah Nusantara’.
