Catatan Gapasdap Merak Soal Arus Mudik Idul Fitri 2024 di Selat Sunda

Banten.Viva.co.id - Ketua Gabungan Pengusaha Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan Ferry (Gapasdap) Cabang Merak, Togar Napitupulu, angkat bicara terkait kisruh layanan angkutan atau arus mudik lebaran di Pelabuhan Merak. Pria yang sudah 40 tahun mengurusi perkapalan di Merak ini bercerita kalau, statistik pergerakan arus mudik yang lebih berpotensi menyebabkan kemacetan dan kepadatan di pelabuhan hingga kawasan sekitarnya, karena diburu waktu lebaran. Hal itu sangat berbeda apabila dibanding arus balik, di mana para pemudik bisa lebih leluasa memilih kepulangannya.

"Saya tahu persis pola pergerakan arus mudik dan arus balik. Memang sulit kalau mau membandingkan layanan arus mudik Merak dan Bakau, pertama pergerakan arus mudik itu semua orang pingin tiba cepat dan bisa lebaran di rumah, lebaran tidak bisa ditunda bos..haha,," ujar Opung Togar, dengan gaya khasnya, ditulis Sabtu, 20 April 2024.

Togar menerangkan bahwa saat arus mudik, seluruh masyarakat datang secara bersamaan agar bisa berlebaran di kampung yang tanggal dan harinya sudah ditetapkan pemerintah dan tidak bisa diundur. Sedangkan saat arus balik, masyarakat lebih leluasa untuk pulang ke perantauan. Terlebih, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan WFH. Ia juga membandingkan secara teknis operasional, Pelabuhan Bakau lebih siap dan menunjang.

Gapasdap Merak melakukan evaluasi terkait angkutan lebaran tahun 2024 dibanding 2023, secara umum hampir sama. Namun pada tahun 2024 ini karena pergerakan yang cukup tinggi dan terbesar dalam sejarah selama masa Angleb. Sata menunjukkan pada H-3 jika dibandingkan tahun 2023 ada sekitar 42 ribu pergerakan dalam satu siklus 24 jam sementara tahun 2023 hanya 30 ribuan.

"Bakau lebih siap karena akses exit jalan toll Bakau nggak ada hambatan langsung ke pelabuhan, bandingkan dengan Pelabuhan penyeberangan Merak, exit toll nya tidak sampai di pelabuhan dan masih ada jalan arteri kurang lebih 4 km, sisi kiri kanan jalan tersebut ada parkir truck, rumah makan, bengkel, penjual oleh oleh, pom bensin dan sebagainya yang bisa menjadi penghambat pergerakan arus," terangnya.

Pihak Gapasdap Merak juga menyadari perlu adanya pembenahan harus terus dilakukan, baik oleh pemerintah selaku regulator maupun operator pelabuhan PT. ASDP dan Gapasdap yang bergerak di industri penyeberangan. Rest area atau buffer zone dengan jarak tertentu sebelum pelabuhan juga harus dibangun, untuk delaying system, jika terlalu dekat, khawatir psikologis pemudik lebih memilih masuk ke pelabuhan.

Permasalahan Angleb menurut Togar dari dulu sama sampai tahun ini, seperti over kapasitas, di mana ada pembagian muatan yang tidak merata, sistem tiketing, kurangnya buffer zone, adanya calo tiket dan lain-lain.

"Pada saat momen Angleb seperti ini, semua kapal bisa dioperasikan. Dimana saat Angleb tahun ini masih terdapat 20an kapal yang tidak bisa beroperasi karena tidak ada dermaga untuk sandar kapal," jelasnya.

Gapasdap berterima kasih kepada seluruh instansi pemerintah yang telah bekerjasama dengan pihaknya dalam melayani arus mudik dan balik Idul Fitri 2024 dilintasan Selat Sunda.

Disisi lain, setiap angkutan lebaran, hanya kapal swasta saja yang melakukan kebijakan Tiba Bongkar Berangkat atau TBB. Namun kapal milik ASDP Indonesia Ferry yang beroperasi di Dermaga Ekskeutif, selaku perusahaan plat merah, tidak menerapkan kebijakan tersebut.

"Setiap rapat pra angleb selalu dikatakan bahwa angleb ini adalah operasi kemanusian yang tidak mengedepankan keuntungan, tapi mengapa hanya kapal kami yang swasta yang diberlakukan pola TBB (Tidak Muat di Pelabuhan Seberang), tetapi kapal-kapal eksekutif tidak," ujarnya.