Pleno KPU Kota Serang di Hentikan, Muncul Tudingan Penggelembungan Suara

Banten.Viva.co.id - Rapat pleno terbuka KPU Kota Serang di Hotel Aston di hentikan sementara waktu, akibat adanya protes dari Partai Demokrat. Bahkan awak media yang masuk ke ruang sidang pleno terbuka pun dilarang masuk oleh petugas keamanan KPU Kota Serang.

Rapat pleno terbuka KPU Kota Serang di hentikan lada Selasa, 05 Maret 2024, sekitar pukul 23.30 wib. Hingga Rabu, 06 Maret 2024, pukul 00.18 wib, masih di hentikan.

"Kita sedang memberikan sempel penggelembungan suara Kelurahan Drangong dan Panggung Jati, sampel 9 TPS. Dibandingkan C1 Plano dan D1 Hasil berbeda dan bukan salah input. Suara 4 jadi 45. Bukan 1 tempat tapi di banyak TPS. Bahkan, terbukti 9 sampel penggelembungan suara untuk DPR RI," ujar Muhammad Farhan Aziz, Wakil Ketua DPC Demokrat Kota Serang, dilokasi, Rabu, 06 Maret 2024.

Farhan mengklaim, saksi Partai Demokrat tidak menandatangani hasil perhitungan Pleno PPK Serang, Walantaka dan Taktakan, karena dituding adanya penggelembungan suara.

"Kita haruskan menerima hasil putusan dari Kecamatan Serang, Walantakan dan Taktakan, tanpa kita melakukan menandatangani D Hasil," jelasnya.

PDI Perjuangan mengaku tidak terima dituding menggelembungkan suara untuk Caleg DPR RI. Menurut partai besutan Megawati Soekarno Putri itu, partainya tidak mungkin menggelembungkan suara seperti yang dituduhkan. Karena mereka peserta pemilu dan bukan bagian penyelenggara.

"Yang bicara anaknya, membela ibu nya, ibu nya Nuraeni, silahkan ke Bawaslu, ke KPU. Apalagi tadi di sebutkan curang 5 ribu, 10 ribu, 100 suara aja susah. Namanya juga bocah, makanya ngomongnya asal aja," ujar Bambang Janoko, Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Serang, dilokasi yang sama, Rabu, 06 Maret 2024.

Menurut Bambang, jika ada indikasi kecurangan, seharusnya bisa diselesaikan saat Pleno PPK dan tidak berlarut hingga ke Pleno KPU Kota Serang.

Terlebih, peserta Pemilu 2024 bukan hanya PDI Perjuangan dan Demokrat saja, namun ada parpol lainnya.

"Kalau penggelembungan suara dari mana, buka kotak dong. Kan dia punya saksi di TPS, kenapa di PPK enggak di buka, apalagi datanya kan sama," jelasnya.