Surat Edaran Pj Gubernur Banten, Penting Untuk ASN di Banten

Banten.Viva.co.id - Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, mengeluarkan Surat Edaran (SE) tentang netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Surat bernomor 800.1.6.1/4063-BKD/2023, membahas tentang netralitas pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum dan Pemilihan 2024. Surat edaran itu tertanggal 17 November 2023.

Dalam keterangan resmi yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Pimpinan dan Protokol Setda Provinsi Banten, memuat instruksi netralitas ASN.

Baca Juga : 

Pj Gubernur Banten Promosikan Bacaleg DPR RI Asal Nasdem di Acara Resmi

Pj Gubernur Banten Bingung Disebut Promosikan Bacaleg DPR RI di Acara Resmi

Fakta Mengejutkan Mengenai Pj Gubernur Banten Terungkap Dalam Survei Ini

Surat edaran itu instruksikan larangan setiap pegawai di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten:

Pertama, memberikan dukungan kepada calon presiden/wakil presiden, calon kepala daerah/wakil kepala daerah, calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) atau calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Larangan bentuk dukungan itu antara lain: ikut kampanye; menjadi peserta kampanye dengan menggunakan atribut partai atau atribut pegawai Pemerintah Provinsi Banten; sebagai peserta kampanye dengan mengerahkan pegawai Pemerintah Provinsi Banten; dan sebagai peserta kampanye dengan menggunakan fasilitas negara.

Kedua, membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye.

Ketiga, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon yang menjadi peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, atau pemberian barang kepada pegawai Pemerintah Provinsi Banten dalam lingkungan unit kerjanya, anggota keluarga, dan masyarakat.

Keempat, memberikan surat dukungan disertai fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Surat Keterangan Tanda Penduduk.

Kemudian, Pj Gubernur Banten, Al Muktabar, juga mewajibkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD):

Pertama, mensosialisasikan dan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab keputusan bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), dan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), nomor 2 tahun 2022, nomor 800-5474 Tahun 2022, nomor 246 Tahun 2022, nomor 30 Tahun 2022, nomor 1447.1/PM.01/K.V09/2022, tentang pedoman pembinaan dan pengawasan netralitas pegawai aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Kedua, mengupayakan terus menerus terciptanya iklim yang kondusif dan melakukan pembinaan, pengawasan netralitas oleh pegawai.

Ketiga, menindaklanjuti dugaan pelanggaran netralitas Pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keempat, melakukan pengawasan terhadap Pegawai untuk tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan sesudah masa kampanye agar tetap menaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan kedinasan yang berlaku.

Terakhir, Al Muktabar instruksikan kepada seluruh pegawai di lingkungan Pemprov Banten agar tetap menjaga kebersamaan dan jiwa Korps Pegawai Republik Indonesia dalam menyikapi situasi politik yang ada dan tidak terpengaruh untuk melakukan kegiatan yang mengarah pada keberpihakan atau indikasi tidak netral.