Viva.co.id: Berita Hari Ini Terbaru Terkini dan Terpopuler

Pada bulan Januari 2025, pemerintah menyiapkan lima gebrakan bansos: diskon listrik 50 persen, percepatan PKH dan BPNT, BLT BBM, dan validasi penerima. Simak selengkapnya

PKH dan BPNT 2025 dimulai! Jadwal pencairan tahap 1 diumumkan. Simak perubahan data penerima, syarat, dan cara verifikasi terbaru. Awas jangan sampai salah langkah

Data penerima PKH dan BPNT pada 2025 bakal berubah. Simak siapa saja yang masuk daftar tahap 1, jadwal pencairan, dan alasan memakai data tunggal sosial ekonomi

Kombes Pol Ade Mulyana resmi dipromosikan menjadi Direskrimum Polda Kepri. Komisi III DPR RI berharap peningkatan kinerja Polri dalam menangani kasus kriminal dan pelayan

Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, perubahan iklim, hilangnya keanekaragaman hayati, serta polusi, termasuk polusi plastik baik di daratan maupun l

Berita mengenai Ahmad Dhani yang rugi miliaran gara-gara konser Dewa 19 All Stars 2.0 ditunda menjadi buruan pembaca VIVA Bola sepanjang Rabu 1 Januari 2025.

Pemerintah memberikan kado bagi para perokok di awal tahun 2025. Sebab Harga Jual Eceran (HJE) rokok resmi naik per 1 Januari 2025.

Berita mengenai pemain klub Bundesliga yang berminat membela Timnas Indonesia menjadi buruan pembaca VIVA Bola sepanjang Selasa 31 Desember 2024.

PT Pertamina melakukan penyesuaian harga BBM non subsidi yang berlaku hari ini. Harga BBM yang naik di antaranya Pertamax, Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.

Pakar hukum menilai pernyataan Mahfud MD yang menyebut bahwa memaafkan koruptor melanggar Pasal 55 KUHP dapat berujung pada konsekuensi hukum.

Hal itu karena kondisi keuangan daerah belum stabil. Sehingga Sekretariat DPRD Banten memilih untuk tak melakukan pembangunan gedung Fraksi tersebut..

Indonesia menjadi daya tarik bagi peneliti asing karena kekayaan sumber daya alam, keanekaragaman hayati, serta populasi yang besar dengan berbagai macam suku dan budaya.

Data penerima PKH dan BPNT pada 2025 bakal berubah. Simak siapa saja yang masuk daftar tahap 1, jadwal pencairan, dan alasan memakai data tunggal sosial ekonomi