Dulu Dukung Jokowi di 2019, Biwali Banten Buka Peluang Dukung Capres Baru Asal Punya Syarat Ini

Dewan Pembina Biwali Banten, KH Matin Syarkowi (tengah)
Sumber :
  • Banten.viva.co.id/Yandi Sofyan

Banten.viva.co.id – Organisasi masyarakat (ormas) Bintang Sembilan Wali (Biwali) Provinsi Banten membuka peluang untuk mendukung salah satu calon presiden (capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

Viral! Kasus Bullying Diduga Dilakukan Siswa SMP 13 Kota Serang, Bikin Netizen Geram

Diketahui sebelumnya, Biwali Banten yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat itu mengusung sosok Jokowi sebagai capres 2 periode pada Pilpres 2019 silam.

Dewan Pembina Biwali Banten KH Matin mengaku, hingga saat ini pihaknya belum memutuskan dukungannya terhadap sosok capres mana pun meski telah membuka komunikasi dengan tim-tim para capres yang ada.

Kapolresta Serkot Ajak Seluruh Pihak Jaga Kondusifitas Paska Pemungutan Suara Pilkada Serentak 2024

Namun, ia menegaskan untuk tidak menutup kemungkinan pihaknya bakal mendukung salah satu capres di Pilpres 2024 selama memiliki keberanian untuk melakukan perlawanan terhadap gerakan-gerakan radikal dan intoleran di Indonesia.

"Biwali belum mendukung siapapun capres. Ada kemungkinan (mendukung salah satu capres), yang jelas arahnya belum jelas itu mereka yang punya visi ke depan lebih baik, dan satu hal, pemimpin ke depan harus berani melakukan perlawanan terhadap gerakan radikal dan gerakan intoleran, terutama faham yang mengganggu pancasila itu tidak hidup dan berkembang di Indonesia," kata KH Matin usai deklarasi kebangsaan Biwali Banten di Kota Serang, Jumat 6 Oktober 2023.

Kawal Distribusi Logistik ke Masing-masing TPS, Bawaslu Banten Ajak Masyarakat Turut Awasi Pelaksanaan Pilkada Serentak

Meski tak menyebutkan pasti sosok capres yang dimaksudkan, namun KH Matin berpesan agar masyarakat lebih berhati-hati dan tidak terjebak dalam konteks yang dihembuskan oleh sosok capres tertentu agar tidak membuka peluang hidupnya kelompok radikal dan intoleran di Indonesia.

"Kita lihat bagaimana misalnya kasus tertentu muncul kembali, inilah sistem oligarki, maka kita kembali ke sistem khilafah, inikah riak-riak yang harus kita cegah," ujarnya.

Halaman Selanjutnya
img_title