Polres Tangsel Selidiki Dugaan Penipuan Travel Umrah

Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo
Sumber :
  • istimewa

VIVA Banten - Polres Tangsel (Tangerang Selatan) melakukan penyelidikan terkait laporan dugaan tindak penipuan travel umroh.

img_title Wujudkan Impian ke Tanah Suci, BCA Syariah Hadirkan Pembiayaan Umroh

Kapolres Tangerang Selatan, AKBP Boy Jumalolo mengatakan laporan itu diterima pada Senin 24 Agustus 2026.

"Benar adanya laporan kejadian tersebut dan saat ini sedang diproses dan didalami penyidik Satreskrim Polres Tangerang Selatan," katanya, Kamis, 27 Agustus 2026.

img_title 7 Mahasiswa Tertipu Tiket Bus Usai Gagal Terbang Lewat Bandara Soetta Akibat Penutupan Penerbangan

Laporan itu dibuat sejumlah calon jemaah umrah yamg melaporkan pengelola PT Solusi Baitullah Indonesia, Noor Yunita Setiawati alias Ummah, ke Polres Tangerang Selatan. Laporan itu dibuat setelah keberangkatan umrah yang telah dipersiapkan para jemaah dinyatakan batal.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor LP/B/2668/VIII/2026/SPKT/POLRES TANGERANG SELATAN/POLDA METRO JAYA. Dalam laporan itu, terlapor berinisial NYS diduga melakukan tindak pidana penipuan/perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 492 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP dan/atau Pasal 486 KUHP.

img_title Modus Karyawan KPK, Dua Pria Gasak Harta Seorang Lansia di Tangerang Hingga Ratusan Juta

Salah seorang calon jemaah, Dendy Pradana mengatakan, persoalan bermula saat dirinya bersama keluarga dan sejumlah kerabat mendaftarkan perjalanan umrah melalui PT Solusi Baitullah Indonesia.

Dari kelompok yang dibawanya, terdapat sekitar 14 orang yang disebut hingga kini belum mendapatkan pengembalian dana.

"Dari keluarga kami sendiri ada 10 orang, kemudian ada kerabat sekitar empat orang. Kalau dari kami saja, totalnya sekitar Rp512 juta," jelasnya.

Menurutnya, pihak travel sebelumnya menyatakan mampu memberangkatkan para jemaah. Namun, menjelang keberangkatan, pihak travel menyampaikan tidak sanggup memenuhi biaya penerbangan yang disebut mengalami kenaikan. Rencana keberangkatan seharusnya dilakukan pada 11 Juli 2026.

Namun, dua hari sebelum jadwal tersebut, jemaah mendapat informasi bahwa keberangkatan tidak dapat dilakukan.

"Dinyatakan tidak bisa berangkat tanggal 9, sementara kami harus berangkat tanggal 11. Jadi sangat mepet. Saat itu mereka menyampaikan tidak sanggup membayar biaya penerbangan sekitar Rp350 juta lebih kepada pihak Garuda," ucapnya.

Dinilainya, persoalan kenaikan biaya penerbangan seharusnya dibicarakan bersama para jemaah. Terlebih, menurut dia, seluruh pembayaran telah dilakukan secara lunas.

"Kami bayarnya langsung cash, dalam waktu tiga hari sudah lunas. Ketika ada kenaikan, seharusnya semua jemaah dipanggil dan dibicarakan bagaimana solusinya. Ini tidak ada," ucapnya.

Halaman Selanjutnya
img_title