Sekolah Swasta Gratis di Jakarta, KJP Plus Bakal Hilang? Benarkah?
Banten.viva.co.id –Program sekolah swasta gratis di Jakarta bakal diluncurkan pada Tahun Ajaran Baru 2025/2026.
Tapi, Fraksi Partai Demokrat Perindo DPRD DKI Jakarta menegaskan agar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak menghapus program Kartu Jakarta Pintar (KJP) Plus meski ada rencana tersebut.
"Kami minta agar program sekolah swasta gratis tidak menghilangkan bantuan sosial yang sudah berjalan selama ini melalui KJP," ujar Lazarus Simon Ishak, Sekretaris Fraksi Demokrat Perindo dikutip dari Antara NEWS.
Simon menegaskan, fraksinya mendukung penuh pelaksanaan sekolah gratis ini. Namun, ia menekankan bahwa kualitas pendidikan harus lebih baik dari sebelumnya.
Menurut Simon, program sekolah gratis bisa jadi solusi buat masalah pendidikan di Jakarta, seperti banyaknya siswa yang gagal masuk sekolah negeri karena zonasi dan akhirnya harus masuk sekolah swasta yang berbayar.
"Mengingat bahwa belum tercantumnya program tersebut dalam Dokumen RKPD dan KUA-PPAS Tahun 2025, kami meminta penjelasan lengkap mengenai hal ini," tambahnya.
Dia juga mempertanyakan besaran anggaran yang dibutuhkan untuk merealisasikan program ini.
"Pada tahun 2025, dialokasikan anggaran untuk pemberian bantuan sosial, salah satunya KJP Plus sebesar Rp2,05 triliun bagi 445.994 siswa dan KJMU sebesar Rp284,26 miliar bagi 15.792 mahasiswa," kata Simon.
Bagi banyak siswa dari keluarga kurang mampu, KJP Plus sangat membantu buat memenuhi kebutuhan pendidikan selain biaya sekolah, seperti buku, seragam, dan alat tulis.
"KJP Plus sangat penting untuk meringankan beban siswa dan orang tua. Jadi, meski ada sekolah gratis, bantuan seperti KJP harus tetap ada," tegas Simon.
Fraksi Demokrat Perindo berharap Pemprov DKI Jakarta bisa mengakomodasi kedua program tersebut secara bersamaan, sehingga akses pendidikan berkualitas dan merata bagi seluruh warga Jakarta bisa terwujud tanpa mengorbankan bantuan yang sudah ada.
Ketua Fraksi Demokrat Perindo, Ali Muhammad Johan, mengungkapkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI Jakarta Tahun 2025 direncanakan sebesar Rp91,14 triliun.
Angka ini naik 6,97 persen dibandingkan APBD Perubahan Tahun 2024 yang sebesar Rp85,20 triliun.
Dengan anggaran sebesar itu, Demokrat Perindo berharap program sekolah swasta gratis bisa direalisasikan tanpa mengorbankan program bantuan sosial lain seperti KJP Plus.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Purwosusilo, menjelaskan bahwa program sekolah swasta gratis nggak cuma bebas SPP, tapi juga uang pangkal dan uang masuk saat pendaftaran.
"Program ini juga mencakup kebutuhan peralatan peserta didik dan biaya kegiatan pembelajaran sesuai tarif tertentu berdasarkan hasil kajian," jelas Purwosusilo.
Namun, nggak semua sekolah swasta di Jakarta akan digratiskan. Sekolah-sekolah swasta sudah dipetakan berdasarkan kualitas dan biaya, dikelompokkan menjadi klaster 1 hingga klaster 5.
