Muktamar NU 2026: Isu PMII vs Non-PMII Apakah Sudah Kehilangan Relevansi?

VIVA BANTEN – Menjelang pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) 2026, dinamika organisasi semakin menghangat. Berbagai analisis mengenai peta dukungan calon Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) kembali menjadi perhatian publik. 

Salah satu isu yang terus muncul adalah pembahasan mengenai kandidat yang berasal dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) dan kandidat yang tidak memiliki latar belakang organisasi tersebut.

Dalam opini berjudul "Muktamar NU 2026: Isu Alumni PMII vs Non-PMII Apakah Sudah Kehilangan Relevansi?", bahwa narasi PMII versus non-PMII sudah tidak lagi relevan sebagai alat membaca arah kontestasi Muktamar NU. Realitas politik internal NU saat ini memperlihatkan bahwa hampir seluruh poros kandidat memiliki dukungan yang sama, yaitu berasal dari alumni PMII.

Pandangan tersebut didasarkan pada kondisi bahwa sebagian besar kandidat Ketua Umum PBNU memang pernah menjadi kader PMII. Namun, bahwa tokoh yang tidak pernah menjadi aktivis PMII, bahkan berasal dari organisasi kemahasiswaan lain, tetap memperoleh dukungan luas dari alumni PMII.

Fenomena ini memperlihatkan bahwa alumni PMII telah menyebar ke hampir seluruh spektrum kepemimpinan dan kekuatan politik di lingkungan Nahdlatul Ulama. Mereka tidak lagi berkumpul dalam satu kelompok tertentu, melainkan berada di berbagai kubu sesuai pilihan dan pandangan masing-masing.

Alumni PMII Tersebar di Berbagai Lini

Kondisi tersebut membuat identitas PMII tidak lagi tepat dijadikan pembeda utama antarcalon Ketua Umum PBNU. 

Hampir setiap kandidat disebut memiliki jaringan alumni PMII yang berperan sebagai konsolidator, penyusun strategi, tim sukses, maupun penghubung dengan berbagai struktur organisasi NU.

Persebaran kader PMII merupakan konsekuensi dari proses kaderisasi organisasi yang telah berlangsung selama lebih dari enam dekade. Selama itu, PMII dinilai berhasil melahirkan ribuan kader yang kini mengabdikan diri di berbagai sektor.

Kader-kader tersebut kini tersebar di kepengurusan NU, pesantren, perguruan tinggi, birokrasi pemerintahan, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan hingga lembaga negara. Persebaran yang luas tersebut membuat identitas PMII tidak lagi identik dengan satu kelompok politik tertentu.

Karena itu, PMII seharusnya diposisikan sebagai bagian penting dari sistem kaderisasi Nahdlatul Ulama, bukan sekadar instrumen politik yang muncul setiap menjelang Muktamar.