Wacana Penerapan Tarif KRL Commuterline Berbasis NIK Kebijakan Tidak Masuk Akal

Kebijakan untuk mengubah skema subsidi menjadi berbasis NIK ini sangat tidak masuk akal jika tujuannya untuk memastikan subsidi tersebut tepat sasaran. Transportasi umum termasuk KRL Jabodetabek seharusnya dinikmati untuk semua kalangan dan tidak memandang penggunanya berasal dari kalangan atas, menengah maupun miskin.

Kebijakan dalam menerapkan NIK dalam pembayaran KRL Jabodetabek diyakini sebagai langkah ceroboh yang diambil oleh pemerintah, dikala jumlah pengguna KRL Jabodetabek semakin meningkat setiap tahunnya.

Subsidi kendaraan listrik adalah subsidi tidak tepat sasaran. Ketika pemerintah sedang berwacana mengubah skema subsidi terhadap KRL Jabodetabek, justru pemerintah di lain sisi sedang gencar melakukan subsidi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV).

Di tahun 2024,.pemerintah menggelontorkan anggaran yang sangat fantastis untuk mendukung subsidi kendaraan listrik sebesar Rp9,2 triliun. Dilain sisi, subsidi yang diberikan kepada PT. KAI dari pemerintah hanya sebesar Rp4,8 triliun atau hanya dari setengah anggaran yang diberikan ke subsidi EV.