Utusan Khusus Presiden Prabowo, Apresiasi Ketahanan Pangan Masyarakat Adat Kasepuhan Cisungsang
- Istimewa
VivaBanten – Utusan Khusus Presiden (UKP) Prabowo Subianto, apresiasi hasil panen masyarakat adat Kasepuhan Cisungsang, Kabupaten Lebak, Banten, yang memberi contoh nyata dalam ketahanan pangan selama ratusan bahkan ribuan tahun.
Mereka berhasil memanen padi sebanyak 49 ribu ton lebih setiap tahunnya. Sehingga masyarakat adat tidak pernah kekurangan beras untuk di makan.
"Bapak Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa ketahanan pangan nasional tidak bisa dilepaskan dari kedaulatan pangan lokal. Maka kedaulatan pangan lokal itu tumbuh dan berakar kuat di komunitas-komunitas adat, seperti kasepuhan cisungsang ini,” ujar UKP, Muhamad Mardiono, usai menghadiri Ritual Upacara Adat Jatnika Ngamitkeun Sri Ti Bumi, di Kasepuhan Cisungsang, Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Banten, pada Senin, 28 April 2025.
Menurut Muhamad Mardiono, ini merupakan salah satu bentuk kontribusi dalam mendukung terlaksananya program pemerintah Presiden Prabowo Subianto demi terwujudnya swasembada pangan.
Muhamad Mardiono mengungkapkan, kasepuhan cisungsang telah membuktikan bahwa ketahanan pangan dapat terwujud bukan hanya dengan teknologi modern saja, tetapi juga melalui kearifan yang diwariskan turun-temurun.
UKP Mardino di Kasepuhan Cisungsang.
- Istimewa
"Di dalam kearifan itu terdapat prinsip gotong royong, penghormatan terhadap tanah, dan sikap hidup sederhana namun penuh rasa syukur. Saya yakin nilai-nilai luhur seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi Bangsa Indonesia dalam membangun sistem pangan yang adil, mandiri, dan berkelanjutan," ungkapnya.
Dalam kesempatan ini, sebagai bentuk apresiasi Muhamad Mardiono memberikan bantuan hand traktor, pupuk, hingga juga bibit peternakan sebagai modal untuk pertanian sirkular terintegrasi.
“Masyarakat adat seperti kasepuhan cisungsang juga telah membuktikan bahwa kearifan lokal bukan masa lalu yang harus ditinggalkan, tapi justru masa depan yang harus digenggam,” lanjutnya.
Mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden ini berkomitmen bahwa pemerintah akan terus hadir bagi masyarakat adat untuk memastikan hak masyarakat adat terpenuhi.
“Kami pemerintah akan terus hadir, mendampingi, dan memastikan hak masyarakat adat dalam mengelola lahan, benih, serta sistem pangannya dihormati dan dilindungi. Karena sejatinya ketahanan pangan merupakan tanggung jawab bersama. Dapat dimulai dari kearifan lokal, dipupuk oleh semangat gotong-royong, dan ritual dalam bentuk kemandirian dan keberlanjutan,” tutupnya.
